KARAWANG,rakyatjelata.com - Jika pada umumnya kebanyakan pihak mempersoalkan perihal tidak kebagian proyek atau mempersoalkan hasil pekerjaan yang terkesan buruk. Berbeda dengan sikap Ketua Laskar Merah Putih Markas Daerah Jawa Barat (LMP Mada Jabar), H. Awandi Siroj Suwandi mempertanyakan banyaknya nilai pagu anggaran proyek Penunjukan Langsung (PL) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang yang janggal. Pihaknya menilai, bahwa menilai pagu proyek PL di Dinas PUPR Karawang diduga banyak yang tidak rasional? Sebab untuk ketentuannya dibawah Rp 200 juta, yaitu diangka Rp 198 juta. Tapi kenyataannya, banyak ditemukan pada proyek PL yang nilai pagu anggarannya hanya Rp 188 juta. Untuk itu, dirinya perlu mempertanyakan kepada Kepala Dinas PUPR Karawang selaku Pengguna Anggatan (PA), yang memiliki kewenangan dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), membuata Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Selain itu, PA juga memiliki kewenangan melaksanakan anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya. "Dimana atas dasar - dasar kewenangan tersebut, PA lah yang mementukan pagu anggaran dalam setiap kebutuhan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpinnya. Sehingga perlu saya pertanyakan, kenapa nilai pagu anggaran pada Dinas PUPR Karawang tidak sebagai mana mestinya? Bisa dikatakan menyusut atau berkurang," katanya, Selasa (8/11/2022). Abah sapaan akrabnya, juga menjelaskan, "Padahal jika melihat niali pagu anggaran kegiatan proyek PL yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD I) Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprop Jabar), itu angkanya berada pada Rp 198 juta," "Dari persoalan ini kita dapat melihat. Pantas saja banyak kegiatan proyek yang menjadi temuan auditor, khususnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam permasalahan kualitas. Logikanya, bagaimana tidak terdapat temuan, kalau pagu anggarannya kurang dari sebagai mana mestinya," ujarnya "Tentu dalam hal ini, pihak penyedia jasa atau kontraktor sangat kewalahan. Sebab yang namanya orang bekerja, tentu tujuan utamanya untuk mendapat untung. Tapi bagaimana jika nilai pagunya berkurang? Sehingga saya menyarankan, agar BPK lebih fokus menyoroti pada proses program dan perencanaan, tidak hanya terfokus pada hasil pekerjaan," tegasnya Masih menurut abah, "Perlu kiranya bagi BPK untuk mendalami motivasi dari adanya dugaan menyusutnya nilai pagu anggaran pada kegiatan proyek PL di Dinas PUPR Karawang. Bila mana dibiarkan, yang namanya temuan hasil pekerjaan bukan semakin berkurang, tapi akan semakin bertambah. Apa lagi pasca kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), hampir semua harga bahan material ikut naik," "Dalam waktu yang tidak lama lagi, LMP Mada Jabar akan segera mendatangi BPK Perwakilan Jabar, untuk meminta seperti yang saya utarakan tadi. Kemudian, tidak menutup kemungkinan, kami juga akan membuat Laporan Informasi (LI) tertulis kepada Aparat Penegak Hukum (APH), supaya dapat segera menyelidiki motif dugaan ketidak sesuaian nilai pagu anggaran pada kegiatan - kegiatan proyek PL di Dinas PUPR Karawang," pungkasnya @di
Baca Juga: Kabid Penmad Kementerian Agama Jawa Barat Keluarkan Edaran larangan Jual Buku LKS
Editor : ida
