SURABAYA,rakyatjelata.com - Rotasi yang di lakukan Walikota Surabaya Eri Cahyadi sebanyak 320 pejabat beberapa hari lalu membuat iklim kota pahlawan ini berubah sedikit gerah, situasi yang adem ayem dan sejuk kini berubah menjadi musim kering. Bersamaan dengan di copotnya Sekdakot Hendro dari jabatannya, kota Surabaya di ibaratkan layaknya taman tak berdaun. Kota tanpa Sekda bagaikan Taman tak berbunga, jangankan berbunga, daunnya saja tidak ada. Memang harapan Eri Cahyadi sebagai Walikota ingin melakukan pergantian pemain yang berorientasi agar programnya dapat terwujud. Cambuknya kepada seluruh jajaran menginginkan adanya perubahan yang signifikan pasca Covid 19. Target percepatan ekonomi dan pembenahan di segala sektor lainnya menjadi konsentrasi bagi Walikota lulusan ITATS ini. Namun ada beberapa hal yang harus di perhatikan dalam melakukan kebijakan tersebut, salah satunya adalah proses sebelum di lakukan rolling terhadap posisi para pejabat yang di inginkan Walikota hendaknya melakukan pertimbangan agar etika birokrasi dalam kepemimpinannya dapat berjalan dengan bijak dan benar. Sabtu, 15 Oktober 2022. Proses Asesmen yang di lakukan terhadap para calon pejabat yang nantinya akan menggantikan pejabat lama harus benar benar terseleksi dan teruji. Jangan hanya perkara suka atau tidak suka, namun faktor golongan jabatan, Track Record (Rekam Jejak) serta kepangkatan juga menjadi pertimbangan tersendiri sebelum Walikota menjatuhkan pilihannya terhadap calon pejabat yang akan dipilihnya. Bahkan sebelum menentukan pilihannya walikota mengajukan usulan terlebih dahulu kepada gubernur serta mengajukan asesmen kepada BKD Provinsi. Adapun proses pergantian pejabat juga tidak lepas dari fungsi BAPERJAKAT (Badan Pertimbangan Jabatan Dan Pangkat) adapun susunannya adalah 1. Sekda sebagai ketua 2. Asisten 1 Pemerintahan sebagai wakil 3. Kepala BKD sebagai sekretaris 4. Kepala Inspektorat sebagai anggota 5. Kabag Hukum sebagai anggota 6. Kabag Pemerintahan sebagai anggota 7. Kabag Organisasi sebagai anggota. Badan yang memiliki otoritas dalam penentuan maupun kajian, serta analisa dalam ikut serta menentukan calon pejabat yang akan di pilih saat ini apakah berfungsi di era sekarang. Jika hal ini di abaikan maka tindakan tersebut akan menciderai etika birokrasi. Sekalipun badan ini tidak memiliki kantor khusus, namun keberadaanya menjadi sebuah bagian yang tak terpisahkan sebagai pertimbangan yang akan di ambil oleh walikota. Baca Juga : Ingin Pelayanan Berhenti di Kelurahan, Wali Kota Eri Rotasi 320 Pejabat Pemkot Surabaya Jika seseorang Walikota dalam menentukan kebijakan tanpa memahami Substansi Birokrasi maka dapat berakibat fatal di dalam kepemimpinannya selama dirinya menjabat. Terburuknya lagi jika salah pilih orang bisa menjadi mimpi buruk sepanjang hidupnya dan lebih kacau lagi akan merusak tatanan birokrasi yang sudah ada. Pertimbangan Gubernur dalam menentukan Sekda menjadi hal yang wajib. Jika walikota ingin melakukan rapat konsultasi dapat di lakukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam proses pengangkatan pejabat di tingkat Eselon 1 dan 2 harus setingkat kepala dinas provinsi harus melalui Asesmen. Sebab proses tersebut menjadi penentu dari arah kebijakan tersebut. Jangan sampai di anggap mirip Kandang bubrah. Jika seorang walikota ingin menjadi pemimpin yang konstruktif, seharusnya memiliki beberapa jurus jitu yang tidak membuat iklim surabaya menjadi panas. Sebagai tokoh akademisi dari UNAIR Suko Widodo turut memberikan komentarnya saat di temui awak media rakyatjelata.com. "Rotasi pegawai adalah hal biasa dalam penataan pegawai dalam organisasi birokrasi. Itu salah satu upaya untuk membangun organisasi agar dinamis. Sebagai pimpinan, walikota punya hak dan juga kewajiban mengatur organisasi. Yang penting penataan itu didasarkan peraturan yang berlaku dan ditujukan untuk peningkatan kualitas SDM di pemkot." Terang Suko. Dirinya juga menambahkan, " Untuk jabatan Sekda mekanisme yang beda. Harus melalui persetujuan Gubernur. Surabaya memang memerlukan birokrasi yang profesional. Perlu penyesuaian birokrat dalam cara bekerja. Yang lebih penting adalah meningkatkan kapasitas adaptif yang cepat untuk memenuhi harapan warga." Pungkasnya. Red
Baca Juga: Anak DPR RI Pembunuh Pacarnya!! Ini Modusnya....
Editor : ida
