SIDOARJO,rakyatjelata.com - Pemkab Sidoarjo menyiapkan dana APBD sebesar Rp 4,6 milyar untuk Bantuan Sosial (Bansos) penanganan dampak inflasi imbas kenaikan harga BBM. Bansos berikan kepada pelaku transportasi seperti Ojek Online/Ojol maupun pengemudi angkutan pedesaan. Selain itu juga diberikan kepada para pelaku UMKM serta nelayan, pada Senin 10 Oktober 2022. Terdapat 2.244 orang Ojol yang menerima Bansos penanganan dampak inflasi kali ini. Mereka memperoleh bantuan sebesar Rp 450 ribu lewat Top up e-wallet. Besaran uang bantuan tersebut diterima Ojol perbulannya sebesar Rp 150 ribu selama tiga bulan kedepan. Diterima mulai bulan Oktober sampai Desember 2022. Untuk bantuan kepada pengemudi angkutan pedesaan maupun pengemudi Bentor juga sama. Terdapat 61 orang pengemudi angkutan pedesaan dan 862 pengemudi Bentor yang menerima voucher BBM angkutan desa. Mereka juga menerima bantuan sebesar Rp 450 ribu. Begitu pula bantuan kepada nelayan Sidoarjo. Terdapat 178 orang nelayan yang juga memperoleh voucher BBM sebesar Rp 450 ribu. Sedangkan bantuan bagi pelaku usaha mikro dan penjual online diberikan kepada 930 orang berupa voucher pulsa kuota internet sebesar Rp 300 ribu. Selain bantuan tunai, Pemkab Sidoarjo juga memberikan bantuan non tunai. Seperti pemberian Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT kepada 2.206 orang serta pembagian pestisida bagi Gapoktan sebanyak 3 ribu kg dan bantuan bibit cabe untuk 18 Kecamatan di seluruh Kabupaten Sidoarjo. Pemkab Sidoarjo juga membagikan Sembako sebanyak 7.500 paket dalam Bansos penanganan dampak inflasi kali ini. Bupati yang akrab dipanggil Gus Muhdlor itu mengatakan Bansos tersebut dianggarkan melalui belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2% dari Dana Transfer Umum (DTU). DTU tersebut terdiri dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil). Penganggaran tersebut sesuai petunjuk pemerintah pusat untuk penanganan dampak inflasi. Ia berharap bantuan seperti ini dapat sedikit meringankan biaya hidup masyarakat kecil. "Ini merupakan petunjuk dari pusat bahwa 2 persen dari Dana Transfer Umum peruntukannya untuk supporting di tingkat bawah dengan pemberian Bansos, kurang lebih Rp 4,6 milyar," ujarnya. Baca Juga : Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor bersama Warga Kedungrejo Bahas Persiapan Appraisal, Pemindahan Masjid dan Makam Gus Muhdlor mengatakan saat ini Indonesia dihadapkan pada kondisi genting. Inflasi dan resesi tengah mengancam. Hal itu tidak terjadi ditanah air saja. Namun seluruh belahan dunia mengalaminya. Dikatakannya inflasi terus merangkak naik. Namun di Jawa Timur masih relatif rendah. Antar 4 sampai 5%. Namun tidak dengan wilayah Sumatera yang inflasinya terus merangkak naik antara 7 sampai 8%. "Banyak badai yang akan kita lalui, kalau tahun ini ada inflasi, tahun depan ada resesi dan katanya cukup menakutkan, semester pertama diprediksi 38 persen, semester kedua diprediksi 30 persen," ujarnya. Gus Muhdlor berharap badai ekonomi saat ini dapat dihadapi bersama dengan kekompakan. Semua pihak diharapkan mendukung pemberian Bansos seperti ini. Salah satunya transparansi penerima agar Bansos tersebut tepat sasaran. Masyarakat dapat melapor jika berhak menerima Bansos agar mendapatkannya. Masyarakat yang tidak berhak diharapkan menolak bila tercatat sebagai penerima Bansos. Masyarakat juga diminta melapor bila terdapat penerima Bansos yang bukan haknya. Bisa lapor ke Kecamatan, Desa maupun call center 112 Sidoarjo. Baca Juga : Lima Orang Kafilah MTQ Sidoarjo Mewakili Jatim di MTQ Nasional XXIX Kalsel "Kami ingin mengajak semua Camat, semua kepala dinas untuk transparan kalau yang menerima benar-benar orang yang layak mendapatkannya, saya tidak ingin ada cerita yang dapat orang-orang itu saja," pintanya. Bupati Sidoarjo mengatakan masih ada dana Belanja Tidak Terduga/BTT yang dapat dipakai untuk Bansos semacam ini. Untuk itu masyarakat dapat menyampaikan data penerima Bansos yang belum mendapatkannya. Nantinya akan ada validasi kembali oleh Pemkab Sidoarjo. Paguyuban Ojol, Bentor maupun nelayan juga diharapkan dapat melaporkan anggotanya bila belum mendapatkannya. "Ojol, Bentor maupun nelayan kalau ada data yang baru boleh ditambahkan, nanti divalidasi oleh Dinsos sehingga kalau nanti ada bantuan semacam ini kita dapat mengeksekusinya lebih baik lagi," ucapnya. @hry
Baca Juga: PMII Perjuangan Sukses Gelar PKD ke 25
Editor : ida
