SURABAYA | rakyatjelata.com - Program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto sejak masa kampanye hingga awal implementasi digadang-gadang sebagai langkah strategis memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan sasaran utama pelajar dan kelompok rentan, program ini diharapkan mampu menekan angka stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, serta memperkuat ketahanan gizi nasional.
Sabtu, 28-Februari- 2026
Baca Juga: H. Nanang Komarudin: MBG Terancam Jadi Proyek Politik, Bukan Program Gizi Anak
Namun, dalam perjalanannya, MBG mulai menuai sorotan dan penolakan di sejumlah daerah. Kritik bermunculan, baik dari kalangan masyarakat, pemerhati kebijakan publik, hingga pelaku usaha lokal yang terlibat dalam rantai distribusi pangan.
Cita-Cita Besar yang Dipertanyakan
Secara konseptual, MBG membawa semangat pemerataan dan keadilan sosial. Pemerintah menempatkannya sebagai investasi jangka panjang untuk membangun generasi emas Indonesia 2045. Namun, sejumlah temuan di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan.
Beberapa laporan menyebutkan distribusi yang tidak merata, kualitas makanan yang dinilai belum memenuhi standar gizi ideal, serta keterlambatan pembayaran kepada penyedia jasa katering di beberapa wilayah. Kondisi ini memicu keluhan dari pelaku UMKM yang semula menyambut baik peluang keterlibatan dalam program nasional tersebut. Bahkan kami menemui di beberapa daerah dengan berbagai persoalannya. Seperti kita temukan roti dengan kwalitas ala kadarnya, serta susu yang belum tentu menyehatkan anak anak kita. Bahkan di duga susu ini bisa memicu diabet pada anak
Selain itu, muncul kekhawatiran terkait tata kelola anggaran yang sangat besar. Dengan cakupan jutaan penerima manfaat, MBG menyedot dana signifikan dari APBN. Transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan menjadi sorotan utama agar program ini tidak menimbulkan persoalan hukum maupun kerugian negara di kemudian hari.
Penolakan terhadap MBG juga tak lepas dari dinamika politik. Sebagian pihak menilai program ini terlalu ambisius untuk dijalankan secara serentak tanpa uji coba bertahap yang matang. Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa evaluasi terus dilakukan dan penyesuaian kebijakan akan dilakukan berdasarkan masukan dari berbagai pihak.
Pengamat kebijakan publik menilai polemik ini wajar dalam program berskala nasional. Namun yang menjadi krusial adalah kemampuan pemerintah merespons kritik secara terbuka dan berbasis data.
MBG pada dasarnya membawa niat mulia: memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang layak. Akan tetapi, tanpa sistem distribusi yang solid, standar mutu yang ketat, serta pengawasan transparan, program sebesar ini berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Baca Juga: Diduga Sajikan Buah Jeruk Busuk MBG Yayasan Garuda Adidaya Nusantara Berpotensi Di Tutup
Di tengah berbagai temuan dan penolakan, publik kini menunggu langkah konkret pemerintah. Apakah MBG akan diperkuat melalui evaluasi menyeluruh dan perbaikan sistemik, atau justru menjadi beban fiskal yang memicu polemik berkepanjangan?
Jawabannya akan sangat ditentukan oleh konsistensi tata kelola, keterbukaan informasi, serta komitmen menjaga cita-cita awal program: meningkatkan kualitas generasi bangsa, bukan sebaliknya menimbulkan kegaduhan kebijakan.
Penulis Kiki rakyat jelata
Editor : Admin Rakyatjelata
