Menyoal Ketahanan Energi Dan Ketahanan Pangan?

oleh -59 views
Perkuat Kapasitas Nasional
Oleh: Didik Sasono Setyadi
Denhart & Denhart adalah tokoh kritikus terhadap gagasan Reinventing Government yang menarik
perhatian dunia di awal pemerintahan Bill Clinton di Amerika Serikat.
Para pembelajar ilmu pemerintahan, ilmu administrasi atau kebijakan publik seperti terhenyak ketika
Denhart & Denhart mengatakan bahwa: “melayani warga Negara itu beda dengan melayani pelanggan.
Warga Negara itu adalah “pemilik Negara”. Warga Negara itu adalah “pemilik kedaulatan”, maka jangan
main-main dengan warga negara. Hargailah warga Negara melebihi penghargaan terhadap pelanggan”.
Kritik yang dilontarkan Denhart & Denhart ini jelas mengagetkan karena sebelum itu Osborne & Gaebler
yang mereka kritisi saja sudah mampu menggebrak “dunia persilatan birokrasi” dengan mengatakan
bahwa konsep birokrasi ala Webber yang terspesialisasi, impersonal, imparsial adalah birokrasi yang kuno,
ketinggalan zaman dan keliru. Eee…. Lha koq tiba-tiba Denhart & Denhart menganggap konsep Osborne
& Gaebler juga keliru.
Sesungguhnya Osborne & Gaebler, serta Denhart & Denhart memiliki focus yang sama soal public policy.
Mereka sama-sama mengajukan konsep yang ideal yang harus diambil oleh pemerintahan / birokrasi
dalam rangka mensejahterakan Negara dan rakyatnya. Bila Osborne & Gaebler mengatakan bahwa
pemerintahan itu “tidak perlu mendayung tapi cukup dengan mengarahkan perahu” (steering not rowing),
maka Denhart & Denhart lebih revolusioner lagi dengan mengatakan bahwa pemerintah itu “lebih baik
melayani saja tidak usah mengarahkan” (serve rather than steer), sehingga pemerintah lebih penting
menghargai manusia daripada sekedar produktifitas (value people, not just productivity)
Membaca pengantar artikel ini mungkin anda bingung, mengapa sebelum membahas tentang Ketahanan
Energi dan Ketahanan Pangan, kok saya mengajak anda berdiskusi dulu tentang teori Reinventing
Government and New Public Management / Service.
Sesungguhnya bukan tujuan saya untuk mengajak anda bingung, namun saya hanya ingin menggaris
bawahi bahwa berbicara soal ketahanan energi dan ketahanan pangan di Indonesia itu tidak bisa
dilepaskan dari pembicaraan tentang manajemen pemerintahan, tentang kebijakan publik (public policy).
Contoh yang lagi “in” sekarang ini adalah soal B30. Soal B30 ini adalah soal “penggeseran” orientasi produk
sawit yang semula dijadikan andalan untuk produk pangan, namun sekarang bergeser menjadi produk
untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri (mengurangi impor minyak bumi).
Defisit minyak bumi di tahun 2019 yang mencapai 977.000 barel per hari yang diakibatkan oleh
menurunnya lifting minyak dalam negeri (3, 52 persen disbanding tahun lalu) dan meningkatnya konsumsi
minyak (5, 24 persen dibanding tahun lalu) hingga mencapai 1, 79 juta barel per hari jelas tidak boleh
digampangkan / diremehkan, maka pemerintah meresponse dengan menggalakkan pemakaian CPO
(crude palm oil) yang semula jadi andalan ekspor, namun diganggu-ganggu terus di pasar Eropa, sekarang
digeser untuk mengurangi defisit kebutuhan minyak nasional.
Kebetulan saja antara sawit sebagai bahan makanan dalam hal B30 beririsan kepentingan dengan
pemenuhan kebutuhan energi khususnya energi untuk bahan bakar mesin.
Dari sisi pangan / pertanian, tidak banyak yang mengungkap bahwa dari data BPS pada tahun 2017 – 2018
ternyata sektor pertanian mampu menyumbang PDB sebesar 3,7 % melampaui target nasional sebesar
3,5 %. Ketua Umum Kadin Rosan Roslani mengatakan bahwa beberapa komoditas pangan nasional
menunjukkan angka surplus, sehingga ekpor produk pangan tahun 2018 mampu menembus angka 42 juta
ton. Karena itulah Rosan pun menyampaikan seruan senada dengan imbauan Jokowi: “Kurangi
Impor…..!!!”
Impor, Impor dan Impor adalah kebiasaan dan kebijakan masa lalu yang seakan tidak bisa dikoreksi. Di
negeri yang memiliki potensi energi sangat besar, serta potensi sumber pangan yang sangat luar biasa ini
mengapa kegemaran mengimpor tak kunjung berhenti. Impor migas, impor pangan memang selalu
menjanjikan keuntungan bagi para pelakunya tetapi membawa kenestapaan pada kekuatan ekonomi
bangsa.
Padahal di sisi lain ketika bicara energi, selain daripada bicara soal biofuel, menurut Direktut Jenderal
Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM FX Soetijastoto potensi Panas Bumi di Indonesia
mencapai 29.000 megawatt sedangkan tenaga air bahkan jauh lebih fantastis yaitu 75.000 megawatt.
Tinggal bagaimana menjadikan potensi ini menjadi sumber daya yang nyata yang bisa dimonetisasi.
Pertanyaannya adalah bagaimana manajemen pemerintahan dijalankan untuk itu?
Sebenarnya bila potensi-potensi EBT ini dikembangkan dengan sangat serius maka ketergantungan negeri
ini dari minyak dan gas bumi bisa semakin ditekan. Pertanyaan berikutnya adalah: kapan kita mau
menggeser secara besar-besaran pembangkit listrik kita dari BBM atau Batubara ke Panas Bumi atau
Tenaga Air, Tenaga Surya, Tenaga Bayu dan lain lain? Kapan investasi di pembangkitan listrik dari EBT bisa
lebih murah?, mengapa di negeri ini masih tetap mahal sedangkan di Negara-negara lain EBT semakin
murah? Disinilah manajemen pemerintahan diperankan. Osborne & Gaebler maupun Denhart & Denhart
bisa menangis melihat fakta-fakta yang terjadi di negeri ini selama berpuluh tahun lalu dalam mengelola
kebijakan energi untuk rakyatnya, khususnya energi migas pada satu sisi dan energi baru dan terbarukan
di sisi lain terkesan sangat lamban akibat kesenengan impor, impor dan impor.
Tak ubahnya pada sektor pangan, ternyata fakta menunjukkan bahwa kebutuhan pangan dunia saat ini
hanya bergantung pada 12 jenis tanaman pangan dan 14 jenis hewan. Tanaman gandum, beras dan jagung
porsinya adalah 50% dari kebutuhan pangan dunia.
Yang kita tahu bahwa gandum, jagung dan beras merupakan komoditas tanaman yang memerlukan areal
pertanian yang signifikan. Maka, ketika berbicara tentang ketahanan pangan, tidak terlepas dengan
bagaimana negeri ini mengatur manajemen pemanfaatan tanah.
Selain untuk sumber karbohidrat yang dibutuhkan areal yang sangat luas, lahan untuk kebutuhan
peternakan pun (termasuk lahan untuk pakan ternaknya) untuk hewan sumber protein (sapi, kambing dan
lainnnya) juga membutuhkan lahan yang cukup luas, tentunya ini berpotensi mengancam hutan untuk
dialih fungsikan menjadi lahan pertanian atau peternakan. Belum lagi sekaligus berpotensi berbenturan
juga dengan pemanfaatan lahan untuk kepentingan lain (infrastrukur, permukiman, pertambangan dan
lain-lain), sedangkan kita tahu bahwa kebutuhan pangan bila dihadapkan dengan kebutuhan lain sudah
pasti akan menjadi prioritas pertama.
Bagaimana dengan Indonesia? dengan luasan wilayah daratan seluas sekitar 170 juta Ha, (dimana 130
jutaan hektar didalamnya dialokasikan untuk Kawasan Hutan) ketika jumlah penduduk meningkat
signifikan atau ketika kita berupaya keras mengurangi penduduk miskin maka penyediaan kebutuhan
lahan pertanian ini akan menjadi isu yang “ngeri-ngeri sedap”. Betapa tidak? karena pembuat kebijakan
dalam memenuhi kebutuhan lahan untuk pangan akan menoleh ke kawasan hutan atau setidaknya
bersaing dengan penggunaan lahan untuk kegiatan non pertanian pangan dan non peternakan.
Lagi-lagi bisa sudah seperti ini harusnya kita ingat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan
wilayah lautan seluas 300.000 kilometer persegi (5, 17 %) berupa laut territorial, 2.800.000 kilometer
persegi (48,28%) wilayah perairan kepulauan, serta 2.700.000 kilometer persegi (46, 55 %) adalah Zona
Ekonomi Ekslusif. Wilayah laut Indonesia merupakan salah satu wilayah yang paling kaya biota lautnya di
seluruh dunia, terutama berupa ikan. Menurut penelitian yang pernah dilakukan di perairan selatan Jawa dan barat Sumatera ada sekitar 529 jenis biota laut dalam yang berpotensi mendukung ketahan pangan,
diantaranya ada 415 jenis ikan, 68 jenis udang dan kepiting, serta 46 jenis cumi-cumi.
Ironisnya, sebenarnya sudah lama hal ini disadari, namu tampaknya perhatian untuk memprioritaskan
hasil laut sebagai sumber makanan utama orang Indonesia masih belum menampakkan hasil yang
“woouuw”. Biarpun dalam bahasa candaan Bu Susi Pudjiastuti Menteri KKP sering menyebut “siapa yang
tidak mau makan ikan….? Tenggelamkan…!!”, nyatanya yang masih selalu diributkan oleh sebagian besar
penduduk Indonesia manakala harga daging naik, harga ayam naik, atau harga telor naik. Ketika harga
ikan, udang atau cumi naik, umumnya tidak berpengaruh terhadap gejolak di masyarakat. Ini pertanda
bahwa ikan belum menguasai hajat hidup pangan orang banyak
Mencermati kondisi semacam ini, (mungkin terkesan agak naif) saya merasa bahwa kaum yang berpikir
dan peduli masa depan bangsa ini harus meningkatkan “sense of urgency” nya terhadap persoalan ini.
Mengapa?. Pertama kita perlu segera memutus mata rantai kekurangan gizi, stunting dan kemiskinan
(rentan ketahanan pangan) yang diderita 10 % penduduk Indonesia, supaya mereka tidak akan menjadi
beban masa depan. Kedua, kita perlu memiliki visi jauh mengantisipasi kedepan bagaimana strategi
ketahanan pangan kita di tahun 2050, 2100 dan seterusnya ?.
Pemerintah Indonesia sebagai pemerintah yang dibentuk yang berkewajiban melindungi segenap bangsa,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta menciptakan masyarakat yang
adil dan makmur maka harus mengambil kebijakan sebijak-bijaknya dan dalam tempo sesingkat�singkatnya terkait masalah ini.
Rasanya memang sudah saatnya orde kita saat ini dan ke depan hijrah menjadi orde pemakan ikan,
dengan demikian setidaknya bisa mengurangi lahan untuk peternakan dan lahan tanaman pakan ternak
dikonversi menjadi lahan pertanian padi, gandum ataupun jagung, termasuk juga menghemat devisa
dengan mengurangi impor sapi yang mencapai 500.000 ekor sapi per tahun, sambil menunggu barangkali
kelak akan ada substitusi dari beras, gandum dan jagung dari hasil dari laut, selain hanya substitusi daging,
ayam dan telor dengan ikan, udang dan cumi?, Barangkali akan ada roti dari tepung rumput laut kah yang
jadi pengganti makanan pokok orang Indonesia ?, wallahualam bissawab, sebab jenis makanan itu kata
para Antropolog adalah bagian dari budaya yang disebabkan oleh kebiasaan.