Cegah Penularan Covid-19, Pelabuhan Gunungsitoli  Menerapkan Protokoler Kesehatan 

oleh -514 views

Gunungsitoli, Rakyat Jelata – Pelabuhan Gunungsitoli  menerapkan protokoler kesehatan dalam rangka pencegahan penularan Covid-19, terutama bagi calon penumpang diharuskan memiliki kartu vaksin pertama, kedua harus memiliki surat keterangan hasil PCR tes negatif 2 kali 24 jam atau minimal 1 kali 24 jam rapid tes antigen, dan ketiga penumpang kapal yang usia 17 tahun dibatasi untuk sementara.

Demikian disampaikan Kepala Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Gunungsitoli Merdi Loi, SE,.M.M., saat ditemui wartawan diruang kerjanya (13/8).

Pemberlakuan aturan prokes tersebut berdasarkan surat Satuan Gugus Tugas Nasional No.16 Tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada situasi pandemi Covid-19 dan Surat Edaran Kementerian Perhubungan RI No.59 Tahun 2021 tentang petunjuk perjalanan orang dalam negeri dengan moda transportasi laut pada saat pandemi Covid-19, disertai adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri RI No. 26 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mana kategori level 3 adalah Kota Gunungsitoli, Nias dan Nias Utara, sementara kategori level 2 termasuk Nias Barat dan Nias Selatan.

Dijelaskan Merdi bahwa dalam penerapan aturan ini tidak serta merta dilakukan, namun pertama sekali dilakukan penelaahan, artinya; mempelajari dulu aturan itu, baru membuat tahapan koordinasi kepada stakeholder, kemudian menyurati unsur Forkompida serta Ketua Forkada se Kepulauan Nias terkait aturan yang ada ini, termasuk sosialisasi melalui media cetak, elektronik dan online.

Maksud dan tujuan meningkatkan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat kepada pengguna transportasi laut pada masa pandemi Covid-19. Mencegah penyebaran dan penularan Covid-19. Melakukan pembatasan bagi pelaku perjalanan moda transportasi laut dalam negeri untuk pelayaran antar pelabuhan yang memberlakukan PPKM level 1, 2, 3 dan 4.

Pemberlakuan aturan ini harus benar-benar bijaksana dan profesionalisme serta berintegritas dengan komprehensif dalam penerapannya, dan juga tetap berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar tidak ada kendala dan hambatan.

Aturan ini bukan aturan tersendiri namun aturan ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan diberlakukan diseluruh pelabuhan di Indonesia sejak tanggal 30 Juli 2021, pungkasnya. (Yamasokhi)

No More Posts Available.

No more pages to load.