KARAWANG | rakyatjelata.com – Dugaan penyimpangan anggaran pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pancakarya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, kini mendapat penanganan resmi dari Tim Pemeriksa Khusus (Irbansus) Inspektorat Kabupaten Karawang. Di sisi lain, proses pelaporan di Kejaksaan Negeri Karawang juga terus berjalan guna menuntaskan persoalan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Penanganan oleh Irbansus menandai bahwa persoalan ini telah masuk dalam perhatian khusus pemerintah daerah. Langkah tersebut juga menjadi dasar bagi hasil pemeriksaan untuk selanjutnya dapat diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Karawang apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang memerlukan tindak lanjut hukum.
Zaenal M. Laiyan, pihak yang menyerahkan berkas laporan pengaduan sekaligus memantau perkembangan kasus tersebut, berharap tim pemeriksa dapat bekerja secara profesional, mendalam, dan transparan. Menurutnya, proses audit harus dilakukan secara objektif tanpa adanya upaya menutupi fakta yang sebenarnya.
“Saya berharap tim auditor Irbansus Inspektorat Kabupaten Karawang memeriksa secara cermat dan terbuka. Jangan sampai ada dugaan kelancangan atau hal yang tidak wajar dalam prosesnya. Sebab, secara kasat mata sudah terlihat adanya dugaan bahwa hasil program ketahanan pangan tahun 2025 dikuasai oleh Kepala Desa dan Direktur BUMDes setempat,” ujar Zaenal, Minggu (14/6/2026).
Ia menambahkan, masyarakat menaruh harapan besar agar proses pemeriksaan dapat mengungkap fakta yang sebenarnya serta memberikan kepastian terkait pengelolaan aset dan penggunaan dana desa yang menjadi hak masyarakat.
Hingga saat ini, proses pemeriksaan oleh Irbansus masih berlangsung. Warga berharap hasil audit nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan menjadi dasar bagi langkah penegakan hukum apabila ditemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran BUMDes Pancakarya. (@di)
Editor : hendro
