KARAWANG | rakyatjelata.com - Gencarnya pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2023 di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Karawang menjadi polemik, pasalnya memunculkan kejanggalan proses pembayaran atau STS (Surat Tanda Setoran) temuan tahun 2023 baru dibayar tahun 2025. Ada apa dengan Kasubag keuangan dinas PRKP? sebagai Kuasa Pengguna Anggaran ditanda tangan STS.
Salah satu pemborong yang tidak mau sebut namanya mengatakan ,"ya kang kerjaan saya tahun 2023 ada temuan dari BPK dan saya baru bayar bulan April tahun 2025," ucapnya, Kamis (24/4/2025).
Baca Juga: Diduga Peningkatan Jalan Area Makam Singaperbangsa Pelaksana Tidak Mengakui
Ia heran kalau semua kerjaan jadi temuan BPK semua berarti satu dinas besar sekali, apa lagi cara BPK melakukan temuan dengan hanya pakai data. "Saya jadi bingung, saya mewakili dari ratusan pengusaha di Karawang saya setor tiga juta lebih, kalau yang besar tentunya besar juga setoran STS, kemanakan uang sebanyak itu apa masuk kenegara lagi apa masuk kas dinas PRKP, saya kira APH wajib melakukan penyelidikan ke Dinas PRKP kabupaten Karawang," ungkapnya
Dari informasi ini Kasubag Keuangan Sarip lebih memilih bungkam saat dikonfirmasi.
@di
Editor : hendro
