rakyatjelata.com skyscraper
rakyatjelata.com skyscraper

Instruksi Bupati Berbanding Terbalik, Kabid SDA PUPR Karawang Menghindari Konfirmasi Pekerjaan Drainase

avatar rakyatjelata.com
Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Kabupaten Karawang, Tri Winarno (Foto: Dok adi karawang/rakyatjelata)
Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Kabupaten Karawang, Tri Winarno (Foto: Dok adi karawang/rakyatjelata)

KARAWANG | rakyatjelata.com - Peringatan tegas Bupati Karawang agar seluruh Kepala Dinas dan jajarannya terbuka serta tidak menyulitkan awak media terasa berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. Justru pejabat di lingkungan Dinas PUPR yang dinilai sangat sulit dihubungi, bahkan cenderung menghindar saat dimintai keterangan.

Salah satunya adalah Tri Winarno, Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kabupaten Karawang. Berdasarkan pantauan dan upaya konfirmasi wartawan, pejabat ini sangat sulit dijangkau baik melalui telepon maupun saat ditemui langsung di kantor. Bahkan ketika berhasil didatangi, ia justru memilih pergi dan menghindari percakapan.

Baca Juga: Miris!! Siswa SDN Mekarasih 2 Banyusari Karawang Belajar Dibalai Pertemuan Kantor Desa

Kesulitan berkomunikasi ini muncul bersamaan dengan beredarnya dugaan sejumlah pekerjaan di bawah tanggung jawabnya, khususnya proyek drainase dan saluran air (uditch). Diduga pekerjaan tersebut dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, terkesan dikerjakan secara asal-asalan, sehingga menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran di masyarakat.

Menanggapi hal ini, M. Hamzah, SH, pemerhati pemerintahan memberikan pandangan tegas. Menurutnya, sikap menghindar tersebut sangat tidak patut dan bertentangan dengan arahan pimpinan daerah.

"Bupati saja sudah menegaskan agar para Kadis dan pejabat jangan sulit dihubungi wartawan. Kalau sudah setingkat Kabid, seharusnya lebih terbuka. Kalau ada pertanyaan, jawab saja sesuai kondisi teknisnya. Apalagi jika ada dugaan atau pengaduan, tinggal perintahkan tim pengawas untuk turun cek lapangan dan buktikan saja,” tegas Hamzah.Jum'at (26/6/2026).

Baca Juga: Fenomena Bupati Karawang Bakal Banyak Dibenci Pejabat, Tapi Dicintai Rakyat

Ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi adalah kewajiban pejabat publik. Menghindar justru menimbulkan asumsi negatif dan memicu kecurigaan publik terhadap kualitas serta pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

“Kalau pekerjaannya benar, rapi, dan sesuai aturan, tidak perlu takut bicara. Sikap menghindar ini justru memperkuat dugaan bahwa ada hal yang ditutupi. Kami berharap Dinas PUPR segera memberikan penjelasan terbuka dan menindaklanjuti pengawasan lapangan,” pungkasnya.

Hingga berita ini dimuat, pihak Kabid SDA belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan mutu pekerjaan maupun alasannya sulit dihubungi awak media.

Baca Juga: Miris, Ingin Jadi Kepala Sekolah SDN di Karawang, Segini Dugaan Besaran Harus Bayar Sekitar 15 Jutaan.

 

@di

Editor : hendro