KARAWANG | rakyatjelata.com
Berdasarkan surat hasil rapat koordinasi antar kelembagaan Desa. Pada Hari Rabu Tanggal 13 Nopember 2024. Nomor: 28/BPD/XI/2024. Dengan dasar tersebut BPD Pasirjaya, menyatakan bahwa Alokasi Dana ADD dan DBH Tahun 2024. Anggara untuk LPM sebesar Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah (Rp.4.500.000), dan anggaran untuk Karang Taruna, RT, RW, Linmas. Anggarannya tidak direalisasikan.
Pasalnya dugaan anggaran ADD dan DBH tahun 2024 tidak direalisasikan dibantah oleh kades Abdul hakim sapaan kuwu Saglak,
Saat awak media mengkonfirmasi kebenaran isi surat yang di layangkan BPD Pasirjaya tersebut. Dibantah langsung oleh Kepala Desa Pasirjaya (Abdul Hakim).
Abdul Hakim, atau biasa yang sering di sapa Kuwu Saglak, Menyampaikan bantahan didepan awak media. Bahwa apa yang disampaikan oleh Sudi Adang, selaku Sekretaris BPD Pasirjaya, itu tidak benar dan hanya praduga BPD saja, dan cuma bikin gaduh.
“Untuk apa saya hadir ikut di acara ini, toh orang-orang yang ada tanda tangannya disini juga tidak ada yang hadir, lebih baik kita pulang, harusnya sekretaris BPD pa Sudi bisa menghadirkan orang orang yang tanda tangan , jadi jelas orang yang merasa dirugikan hadir ucapnya.
Dan apa yang dituduhkan Sudi selaku sekretaris BPD Pasirjaya, Saglak, dengan tegas bahwa dana tersebut sudah di realisasika
“Sebetulnya itu hanya praduga mereka saja, kalau saya di bilang tidak merealisasikan dana ADD dan DBH, itu tidak benar. Kalau ADD sudah kita bagikan, cuma kalau DBH itu sudah kita jadwalkan Hari Rabu besok, terkecuali sampai anggaran tersebut sudah kami LPJ kan, dan dana belum juga saya bagikan, baru, saya mau dibilang seperti itu juga,” tandasnya.
Terpisah Camat Cilamaya Kulon, Dudi Alexsandri, bersama awak media. Menjelaskan bahwa memang anggaran ADD dan DBH baru cair belum lama.“Kemungkinan lurah Saglak, belum sempat membagikan, katanya mau dibagikan nanti hari rabu, hal itu disampaikan lurah saglak, saat waktu minggon kemarin (13/11), dan rencananya rabu depan dj bagikan nya, kemungkinan harus menyiapkan tanda terima dan soal administrasinya,” pungkasnya dikutip dari media online
Baca Juga: Rotasi dan Mutasi 353 Kepala Sekolah di Karawang, Bupati Tekankan Integritas dan Tanpa Pungutan
Hal seperti ini mungkin menjadi pelajaran disemua desa, dalam pengelolaan dana desa biak dari pusat, propinsi dan kabupaten kota untuk lebih transparan.
@di
Editor : Admin Rakyatjelata
