LOMBOK | rakyatjelata.com - Eksekusi lahan di Gili Sudak Sekotong Barat kecamatan Lombok Barat yang akan di laksanakan pada tanggal 31 Juli 2024 telah di tetapkan ternyata ditunda hingga batas waktu yang belum di tentukan. Hal ini di sampaikan oleh pihak PN melalui surat resminya No 2347/KPN.PN.W25-U1/HK.02/VII/2024 dengan adanya surat ini menunjukan bahwa pelaksanaan eksekusi seharusnya melihat banyak pertimbangan. Salah satu penundaan eksekuasi lahan tersebut karena melihat faktor wisata dan faktor keamana yang mana dalam bulan ini telah memasuki rangkaian menuju Pilkada.
Saat awak media menemui beberapa Boatman menjelaskan atas upaya paksa atau eksekusi yang akan dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan ini sangat berdampak pada kepariwisataan di Gili Sudak. Selain itu Hamdan sebagai Pokdarwis menyayangkan karena proses dan upaya hukum perlawanan masih belum selesai jika ini di paksakan akan merusak mata pencarian para Boatman dan seluruh pekerja yang melibatkan warga sekitar Gili Sudak.
Baca Juga: Membongkar Mafia Tanah Kapolri Hentikan Eksekusi di Gili Sudak Alasan Keamanan
" Jangan dikira kami rakyat kecil tidak tahu apa apa, Pemerintah pusat saat ini bercita cita untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui pariwisata di berbagai wilayah. Tujuan pemerintah pusat untuk mewujudkan Indonesia Emas seharusnya di dukung oleh pemerintah NTB. Tentu saja melalui perkara ini khususnya Pengadilan dan Polres lombok Barat juga mempertimbangkan hal tersebut sebenarnya sekali saja Gili Sudak tercoreng dan tercemar maka pupus sudah kerja keras rakyat Sekotong selama ini dalam menciptakan destinasi wisata yang dapat menopang ekonomi rakyat Sekotong." terang Hamdan Gili Sudak pada Rabu (31/8/024)
Sementara itu dari Kuasa Hukum Debora menjabarkan juga bahwa upaya hukum yang tengah dilakukannya secara prosedural seperti tidak dianggap, pihaknya juga mempertanyakan soal keabsahan dari Sertifikat Hak Milik yang masih di pegang oleh para pihak apakah masih berlaku atau tidak.
"Hal inilah yang menjadi dasar dari pihak kami masih memperrahankan tempat ini bersama rakyat." sebut Zaenal.
Baca Juga: Sengketa Lahan Di Gili Sudak Makin Memanas, Potensi Jatuh Korban Jiwa Sangat Besar
Selama sertifikat Hak Milik atas nama pemilik tersebut aktif dan sah bagi kami maka seluruh pemilik tanah yang ada di sini berhak menduduki dan menguasai lahan tersebut meskipun dengan resiko yang akan kami tempuh. Kecuali jika SHM itu sudah dibatalkan melalui pengadilan PTUN kami akan mengikuti sesuai aturan yang berlaku." terang Zaenal.
Sementara itu, M Kurniadi Ar'ad alias Ciko Penasehat Hukum Awanadi menerangkan jika pihaknya membenarkan telah menerima surat pemberitahuan dari PN Mataram, tentang penundaan eksekuasi karena alasan kondusifitas pilkada.
" Kami memang mewanti-wanti terkait proses menjelang pilkada, jangan sampai eksekusi yang akan di lakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Mataram berdampak pada kondusifitas wilayah Gili Sudak Sekotong Lombok Barat. Jika di paksakan dan mengikuti permintaan dari pemohon maka hika terjadi hal hal yang timbul siapa yang bertanggung jawab?" terang Ciko.
Baca Juga: GAMM Tolak Rencana Eksekusi Pengosongan Gili Sudak Sekotong Lombok Barat.
Kurniandi juga merinci, Upaya hukum atau partijhe Verzet upaya perlawanan Hukum yang tengah di lakukan oleh para termohon Eksekusi masih berlangsung sehingga mereka masih bisa mempertahankan Hak miliknya secara legal.
" Kami masih upayakan Partijhe Verzet upaya hukum perlawanan terhadap para penggugat" terang Kurniadi.
Selain itu Pokdarwis berharap kepada pengadilan, meminta atensi kepada Pj Gubernur NTB, Bupati Lombok Barat, dan Dinas Pariwisata Lombok Barat untuk memberikan atensi masalah ini, karena masalah ini sangat riskan menimbulkan konflik. " Kepada bapak Pj Gubenur NTB, Bupati Lobar dan dinas pariwisata untuk menyikapi masalah yang timbul saat ini dikawasan wisata Gili Sudak, karna sangat riskan menimbulkan konflik yang berdampak ke pada keamanan dan kenyamanan antar warga karna ini Sudak kita lihat mulai berkubu kubu," Pungkasnya
Editor : Admin Rakyatjelata
