KARAWANG | rakyatjelata.com - Kecurigaan masyarakat Desa Panca Karya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, kian menjadi-jadi. Di tengah sorotan pengelolaan BUMDes tahun 2025 yang diduga fiktif dengan anggaran ratusan juta rupiah, muncul fakta ganjil yang makin menguatkan dugaan ketidakberesan, Minggu (31/5/2026).
Direktur BUMDes yang seharusnya menjadi pihak utama yang mempertanggungjawabkan kinerja, justru kerap menghindar dan tidak bisa ditemui. Setiap kali diminta hadir dalam pertemuan atau pemeriksaan, ia selalu beralasan sibuk dengan pekerjaannya di Rumah Sakit Dewi Sri. Padahal, urusan yang ditanyakan publik adalah pengelolaan usaha desa yang menjadi tanggung jawab utamanya.
Yang makin di luar nalar, bukan para pengurus BUMDes yang memberikan penjelasan, melainkan Kepala Desa sendiri yang sibuk keliling melakukan klarifikasi ke sana-sini. Belum lagi muncul sosok lain yang tak lazim, yakni seorang warga yang dikenal sebagai "Wakil Bengle", yang justru ikut sibuk dan bersemangat menjelaskan letak lahan sawah seluas 3 hektare yang disewakan dan dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban, padahal keberadaan lahannya sendiri tidak jelas di lapangan.
Fenomena aneh ini pun disorot tajam oleh tokoh masyarakat setempat, Zaenal M. Laiyan, S.H. Menurutnya, kondisi ini sangat janggal dan sangat patut dicurigai.
"Sudah aneh, yang diperiksa BUMDes tapi Direkturnya selalu menghindar dengan alasan sibuk di RS Dewi Sri. Yang makin bikin tanda tanya, kok Kepala Desa yang sibuk sendiri melakukan klarifikasi ke mana-mana? Belum lagi ada 'Wakil Bengle' yang ikut sibuk menjelaskan letak lahan, padahal itu kan urusan pengurus usaha desa. Ada apa sebenarnya di balik ini semua? Ini sangat patut dicurigai," tegas Zaenal.
Zaenal kembali menegaskan, seharusnya yang bicara dan menjelaskan adalah pengurus BUMDes, bukan pemimpin desa atau pihak lain yang tidak ada kaitannya secara struktur. Ia pun kembali menyinggung dugaan bahwa seluruh hasil panen dari lahan yang dikelola justru dikuasai sepihak oleh Kades, sehingga tidak ada keuntungan yang masuk ke kas desa.
"Apa jangan-jangan benar dugaan warga, bahwa seluruh hasil panen dikuasai sendiri oleh Kades? Makanya Kades yang sibuk menjelaskan, makanya ada orang lain yang disuruh terangin lahan, supaya menutupi kenyataan bahwa lahannya saja tidak ada atau tidak dikelola. Kades harusnya tegas ke pengurus, meskipun itu adik kandungnya sendiri. Kalau memang bersih, kenapa harus sibuk menjelaskan semua hal sendiri dan melibatkan pihak lain?" ungkap Zaenal.
Fakta bahwa Direktur adalah adik kandung Kepala Desa, ditambah sikap menghindar, serta keterlibatan berlebihan Kades dan pihak lain dalam urusan teknis BUMDes, semakin memperkuat dugaan adanya kongkalikong dan upaya menutupi penyimpangan keuangan desa senilai Rp186 juta lebih yang digelontorkan sebagai modal awal. Warga berharap aparat segera turun tangan menelusuri kejanggalan-kejanggalan ini.
@di
Editor : hendro
