LBH Garda Pasundan DPD Karawang, Kritik Dugaan Penjualan LKS Di SMPN 2 Majalaya

avatar Rakyat Jelata
Hamzah.SH LBH Garda Pasundan DPD Karawang (Foto: dok/rj/@di)
Hamzah.SH LBH Garda Pasundan DPD Karawang (Foto: dok/rj/@di)

KARAWANG | rakyatjelata.com-Surat Edaran (SE) tentang pemberlakuan larangan jual buku Lembar Kerja Siswa (LKS), Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Karawang sudah jelas dan hingga kini masih berlaku. Surat Edaran (SE) Disdik itu ditujukan kepada Kepala SD dan SMP se-Kabupaten Karawang, Minggu (3/3/2024).

Selain itu, Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 Pasal 181 dengan tegas menjelaskan, tenaga pendidik dan kependidikan baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar perlengkapan bahan ajar dan pakaian seragam disatuan pendidikan.

Ironisnya, larangan ini seperti angin lalu yang dianggap hal biasa bagi SMP Negeri 2 Majalaya Kecamatan Majalaya dan sekaligus Kepala sekolah sebagai Ketua komisariat. Pasalnya sekolah tersebut tetap nekat menjual LKS kepada siswanya, dan parahnya lagi harga yang dijual masing-masing sekolah kepada siswa  yakni Rp150.000 untuk 11 mata pelajaran.

Hamzah SH LBH Garda Pasundan DPD Karawang menduga kuat penjualan LKS yang dilakukan secara serempak di SMP Negeri atas perintah oknum dan dikordinir secara jamaah menjadi ajang bisnis untuk mencari keuntungan pribadi.terangnya

Dirinya juga berharap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang turun tangan dan menindaklanjuti prihal penjualan buku LKS yang diduga dimotori oleh Ketua Komisariat.

“Jika memang terbukti dilapangan, Kepala Dinas terkait harus bisa bertanggung jawab atas kelalaian dan kurangnya pengawasan pada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Karawang," ujar Hamzah.

"Dalam hal ini Kepala Dinas semestinya  memberikan sanksi tegas jika perlu Ketua Komisariat dan kepala sekolah tersebut diberhentikan atau di pecat,” terangnya.

Sampai saat ini ketua Komisariat sekaligus kepala sekolah SMPN 2 Majalaya saat di konfirmasi via Whatsapp tidak pernah ada respon dan lebih memilih untuk bungkam.(@di).

Editor : hendro

Berita   

Mengeluh Pusing Jadi Kades , Ini Alasanya!

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan…

Berita   

Mandailing Natal Harus Bangkit.

Madina Sumut - Hari raya idul fitri bukan waktu atau kesempatan untuk melupakan segala permasalahan yang cukup banyak di Mandailing Natal ( Madina),…