PTSL Di Desa Padang Terjadi Polemik, Warga Persoalkan Penarikan Biaya Rp 500 Ribu

oleh -279 views
Sumber foto: ilustrasi Google

Rakyat Jelata BOJONEGORO – Program nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang seharusnya ditujukan untuk memudahkan warga mengurus sertifikat tanah justru banyak diduga malah di jadikan lahan pungli bagi segelintir oknum.

Karena seharusnya di laksanakan Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, yakni desa hanya boleh memungut biaya sebesar Rp150 ribu untuk biaya patok, materai, dan operasional aparat desa yang melakukan pengukuran bidang tanah.

Namun Kenyataannya, banyak kabar dalam pelaksanaannya Program nasional PTSL ini menjadi polemik di masyarakat lantaran panitia memungut biaya Melebihi batas aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah, yakni pemohon di kenai biaya lebih dari Rp 150 ribu Dan Di nilai panitia juga tidak transparan

Hal tersebut seperti yang telah terjadi Di desa padang kecamatan trucuk kabupaten Bojonegoro jawa timur yang juga menjadi polemik, Salah satu Pemohon bernama Dasup mempermasalahkan apa yang telah di alaminya, karena ia telah di kenai biaya sebesar Rp 500 ribu, dan Panitia di nilainaya juga tidak transparan.

“Masalah uang Rp 500 ribu biaya PTSL yang infonya digunakan untuk foto copy, biaya material yang kurang maupun honor panitia saya tidak tahu karena panitia tidak menyampaikan tentang itu, dan tahu saya panitia hanya menyuruh membayar sebesar 500 ribu rupiah itu,” kata Dasup.

Dasup Menyampaikan, Sebelum pelaksanaan sosialisasi PTSL di Kantor Desa, Beberapa pemohon juga sudah ada yang membayar kepada panitia sebesar Rp. 300 – 500 ribu, Namun menurut Dasup, Anehnya dalam pertemuan tidak pernah dibahas soal biaya PTSL

Kepada sejumlah wartawan saat di konfirmasikan, Sebelumnya Ketua Panitia PTSL Desa Padang, Bambang Hantono menyampaikan bahwa biaya pendaftaran dari dalam maupun luar Desa sudah melalui tahapan sosialisasi dan atas dasar kesepakatan.

Bahkan, Bambang menyampaikan bahwa semua kegiatan teknis maupun administrasi sudah di biayai dari pemerintah pusat melalui APBN, sesuai Peraturan Bupati Bojonegoro nomer 53 Tahun 2017, biaya 150 ribu yang ditanggung oleh peserta merupakan biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

Namun, menurut Bambang, Disitu ada anggaran lain yang tak tercantum dan tidak dianggarkan dari APBN, adanya biaya 300 sampai 500 ribu tersebut sudah menjadi kesepakatan antara pemohon dengan panitia saat sosialisasi yang dihadiri oleh steakholder yang ada.

Selanjutnya, Menanggapi hal tersebut, Dasup menegaskan bahwa dalam sosialisasi yang dihadiri oleh perwakilan Kejaksaan, Polres, Kodim, BPN, Kepala Desa, Perangkat, Stakeholder dan masyarakat calon pemohon, tidak pernah ada kesepakatan tentang biaya PTSL sebesar Rp. 300-500 ribu rupiah.

“Saat pertemuan, panitia tidak menyampaikan soal biaya, namun dari pihak Kejaksaan seingat saya menyampaikan biaya PTSL adalah 150 ribu rupiah,” jelasnya.

Selain itu, Dasup selaku pemohon PTSL juga menyayangkan statement ketua panitia yang mengatakan jika ada ketidakpuasan warga tentang biaya dan pelaksanaan PTSL di Desa Padang adalah karena kekurang pahaman dengan program tersebut.

“Ya jelas tidak paham, wong panitia PTSL tidak pernah menyampaikan soal biaya dalam acara sosialisasi tersebut, saya siap jadi saksi karena saya juga hadir saat itu,” tegasnya kepada media rakyatjelata.com

Bukan hanya Dasup, Hal yang sama Juga Di keluhkan Warga lainya berinisial MA, Ia Juga Mengeluhkan adanya pembengkakan biaya PTSL, bahkan pihaknya pun siap untuk bersaksi jika terjadi permasalahan lebih lanjut.

Atas kejadian ini, Pihaknya berharap aparat penegak hukum serta Saber Pungli untuk turun ke lapangan, Karena dengan begitu bisa diminimalisir terjadinya perbuatan melanggar hukum yang bisa mencoreng citra baik program PTSL di Bojonegoro.

Sementara itu, lebih lanjut Ketua PTSL Desa Padang, Bambang Hantono saat dikonfirmasi awak media ini melalui pesan WhatsApp, untuk mengklarifikasi kembali tanggapan pemohon tersebut, pihaknya tidak menjawab.

Lebih lanjut, Dari Pihak BPN pak Agus Susanto saat di konfirmasi media ini, menjelaskan, semua kegiatan PTSL di biayai negara Namun selain itu  ada juga biaya yang belum terkafer oleh APBN yakni meterai, foto kopi, surat perlengkapan pemohon

Sementara itu Saat penyuluhan, disampaikannya, bahwa Pihak BPN ssat itu hadir dan BPN juga menghadirkan pihak – pihak internal dinas perberdayaan.

Sedangkan Pematokan biaya 150, ada di pasal perbup yang mengatakan apabila 150 tidak cukup bisa di musyawarahkan dan di bebankan oleh pemohon,

Namun di samoaikannya,  BPN sendiri tidak tau menahu  jika biaya mencapai 300 – 500 ribu dalam pematokan, Karena BPN sendiri tidak mengikuti Musyawarah Desa (Musdes) atau kesepakatan biaya itu. (Tim)