PAMEKASAN I rakyatjelata.com – Sejumlah massa yang tergabung dalam Aktivis Jagad Bersatu (AJB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wakil Bupati Pamekasan, Rabu (17/6/2026)
guna menyuarakan berbagai persoalan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pamekasan.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan delapan tuntutan yang ditujukan kepada Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) dan Satuan Tugas MBG Kabupaten Pamekasan.
Mereka meminta pemerintah segera memberikan penjelasan mengenai penanganan dapur MBG Pangorayan yang belakangan menjadi sorotan publik.
Selain itu, AJB mendesak dilakukan verifikasi ulang terhadap seluruh dapur MBG di Kabupaten Pamekasan yang diduga belum memenuhi persyaratan administrasi maupun standar operasional.
Massa juga meminta keterbukaan terkait kesesuaian bangunan dapur dengan standar yang telah ditetapkan, termasuk transparansi penggunaan anggaran sewa bangunan yang memanfaatkan rumah tinggal, gudang, Balai Latihan Kerja (BLK), maupun bangunan lainnya.
Tak hanya itu, mereka meminta penjelasan mengenai proses verifikasi serta penerbitan izin operasional dapur MBG. AJB juga mendesak dilakukan investigasi terhadap dugaan praktik jual beli titik lokasi dapur MBG melalui yayasan atau pihak tertentu, sekaligus memperketat pengawasan agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
Dalam tuntutan lainnya, massa meminta Aparat Penegak Hukum (APH) dan Badan Kehormatan DPRD memeriksa pihak-pihak yang diduga memiliki keterlibatan dalam kepemilikan dapur MBG, termasuk oknum anggota DPRD, Bupati beserta staf khususnya.
Mereka juga meminta Satgas dan Koordinator Wilayah MBG Kabupaten Pamekasan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh SPPG guna menjamin kualitas makanan yang diterima para penerima manfaat.
Koordinator aksi, Syamsul Gerrad, menilai Program MBG sejatinya merupakan program yang sangat baik bagi masyarakat. Namun, menurutnya, pelaksanaan di lapangan masih diwarnai berbagai persoalan yang harus segera dibenahi.
"Program ini sangat baik, tetapi masih banyak praktik yang memprihatinkan, mulai dari ketidaksesuaian menu, pelaksanaan SOP hingga dugaan jual beli titik lokasi dapur," ujarnya.
Mantan aktivis PMII itu juga menilai kinerja Kasatgas MBG Kabupaten Pamekasan yang dijabat Wakil Bupati Sukriyanto belum menunjukkan keseriusan dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap program tersebut.
AJB mendesak dilakukan evaluasi terhadap Satgas MBG karena diduga terjadi pembiaran, pengawasan yang tidak maksimal, hingga dugaan penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan dapur bermasalah tetap beroperasi.
Menurut Syamsul, program MBG tidak boleh dijadikan ajang mencari keuntungan pribadi maupun ladang bisnis. Ia menegaskan bahwa anggaran program tersebut merupakan hak masyarakat yang harus dikelola secara transparan, profesional, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Dalam aksi tersebut, massa juga menyatakan dukungan kepada Kejaksaan untuk mengusut tuntas dugaan praktik jual beli titik lokasi dapur MBG.
Aksi unjuk rasa berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Namun, massa mengaku kecewa lantaran Kasatgas MBG Kabupaten Pamekasan tidak hadir menemui mereka.
Aspirasi para demonstran akhirnya diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan yang mewakili pemerintah daerah.
Sebelum membubarkan diri, AJB menegaskan akan terus mengawal persoalan MBG di Kabupaten Pamekasan.
Mereka bahkan mengancam akan membawa gerakan tersebut ke tingkat Provinsi Jawa Timur apabila tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti dan dapur-dapur MBG yang dinilai bermasalah tidak segera dievaluasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Jika diinginkan, saya juga dapat membuat versi yang lebih singkat, lebih tajam, atau bergaya media online nasional.
Editor : hendro
