Oleh : Meimura
Akhirnya saya menyaksikan juga proses yang oleh beberapa kawan disebut sebagai “penguburan” DKS—tentu dengan tanda kutip, sebab dalam kebudayaan kita, yang dikubur sering justru bangkit dalam kekuatan baru. Sabtu itu, 14 Februari 2026, di Balai Pemuda, sebuah ruang yang tak pernah benar-benar netral dalam sejarah kesenian Surabaya, Disbudpar memprakarsai Musyawarah Kebudayaan Kota Surabaya. Aromanya campur: kopi, ambisi, idealisme, dan sedikit parfum lobi.
Baca Juga: LUDRUK BESUTAN MEIMURA KELILING 10 KOTA
Saya sempat melempar pertanyaan yang barangkali terdengar lugu: di mana para agamawan, pengusaha, dan unsur lain yang juga laik bicara kebudayaan kota? Sebab kebudayaan, menurut teori klasik sampai posmodern, bukan hanya milik seniman, melainkan seluruh ekosistem makna. Sejurus kemudian Cak Dullah Pusura—penerima mandat sebagai penanggung jawab pelaksana—bergerak duduk di sampingku. Basa-basi mengalir, nostalgia dipertukarkan. Seorang teman membisikan pertanyaan nakal: sakjane kontribusi Cak Dullah di kebudayaan Suroboyo iki opo yo? Tapi demokrasi memang bukan soal resume paling tebal; ia sering kali soal kepercayaan politik dan kedekatan struktural.
Panitia mencatat 124 pendaftar melalui bit.ly, 114 lolos hadir musyawarah. Sebuah angka yang mengesankan, sekaligus menyisakan cerita: ada yang tak bisa mengakses Instagram untuk pendaftaran. Di sini kita belajar bahwa transformasi kebudayaan kadang lebih cepat dari transformasi literasi digital. Yang old dan gagap gawai mungkin kalah sebelum gelanggang.
Syarat esai seribu kata menjadi pagar akademis pertama. Dari 114 menyusut menjadi 78. Ini menarik: di kota yang kaya tradisi lisan, tulisan menjadi gerbang legitimasi. Barangkali inilah bentuk baru dari “ujian kepenyairan”—bukan lagi deklamasi, melainkan argumentasi.
Pemandu acara, Syaiful dari Lakarsantri, menerapkan pola “simulasi game”. Musyawarah pun terasa seperti "role play": ada strategi, ada kalkulasi, ada tebakan siapa unggul bila fair play benar-benar terjadi. Voting virtual memberi tiap orang tiga pilihan. Di layar LCD, nama-nama berderet alfabetis—sebuah momen yang tampak egaliter, meski di sela ngopi lobi-lobi tetap terbaca. Demokrasi kita memang selalu punya dua panggung: resmi dan tidak resmi.
Hasilnya? Heri Lentho (20 suara), disusul Heti Palestina Yunani (18), Ris Handono (18), dan seterusnya hingga 31 nama. Lalu “diperes” lagi menjadi 28. Istilah “diperes” terdengar seperti proses estetik sekaligus mekanik: menyaring sari, membuang ampas, meski siapa yang menjadi sari dan siapa ampas sering tergantung perspektif.
Menariknya, isu beredar—dan isu dalam kebudayaan adalah genre tersendiri—bahwa suara terbanyak belum tentu otomatis duduk dalam struktur. Nama-nama itu masih akan diajukan ke Walikota. Di titik ini, kita melihat dialektika klasik antara partisipasi publik dan otoritas eksekutif. Demokrasi prosedural bertemu legitimasi administratif.
Apakah ini benar-benar “penguburan” DKS? Atau sekadar metamorfosis? Dalam teori institusional, lembaga budaya memang harus bertransformasi agar relevan. Namun transformasi yang sehat menuntut transparansi, akses inklusif, dan kejelasan mandat. Jika tidak, ia hanya menjadi ritual pergantian papan nama.
Surabaya adalah kota dengan tradisi Sinoman, Gotong royong, teater rakyat, ludruk, musik, sastra, tari, seni rupa, film, hingga ruang-ruang alternatif yang hidup tanpa struktur resmi. Maka siapa pun yang nanti duduk dalam kepengurusan, semoga paham: kebudayaan bukan sekadar hasil voting atau SK Walikota, melainkan denyut warga yang tak selalu hadir di layar LCD.
Dan kita, para penonton sekaligus pelaku, mungkin hanya bisa tersenyum santun: dalam setiap musyawarah, selalu ada yang terpilih, ada yang tersisih, dan ada yang tetap setia—mengarsipkan semuanya, bahkan kalau perlu “nyuil” status Facebook untuk sejarah kecil yang kelak jadi besar. Acara selesai Selva selvi dimulai. Suro, temanku, juga ngaku teman Heri Plt Disbudpar semasa kuliah di ISI yogya, duduk cemberut, nggondok! Berkata, diundang, mendaftar, penuhi persyaratan, namanya tidak masuk dalam bursa. Tapi dia Komedian, berusaha tetap ndagel, meski merasa di "Tumbal" kan
Editor : Admin Rakyatjelata
