Pada mulanya adalah Kesadaran: Bahwa Kesenian selain bermakna Spirit dan Identitas sebuah kota juga bermakna Martabat bagi sebuah kota. Berpijak dari Kesadaran kolektif itulah maka Dewan Kesenian Surabaya dilahirkan oleh Pemerintah Kota dan kalangan Seniman Surabaya. Bahwa kesenian tidak bisa diurus secara terpisah antara Pemkot dengan seniman. Keduanya harus berjalan seiring, bersinergi. Membangun Surabaya sebagai kota yang lebih estetik dan beradab. Pemerintah kota hadir dalam kesibukan hamba-hamba kesenian dan seniman hadir ketika pemerintah kota merumuskan kebijakan tentang kesenian.Pada akhirnya Spirit, Identitas dan Martabat Berkesenian tersebut jadi titii pijak bagi segala kebijakan Politik Kebudayaan Kota.
Maka, ketika itu, 14 September 1971, Wali Kota Surabaya Sukotjo mengundang seniman untuk datang. Sebaliknya, seniman secara antusias berbondong-bondong datang. Masing-masing mengutarakan pandangan.
Baca Juga: DKS Desak Pemkot Surabaya Hentikan "MALADMINISTRASI" Atas Balai Pemuda
“Saya sumbangkan apa saja yang ada di dalam batas-batas kemampuan saya. Tetapi usaha yang pokok, begitu pula pengurusan dan pembinaannya, harus ditangani oleh para seniman sendiri. Saya tidak mau campur tangan. Saya menghormati kebebasan seniman,” kata Wali Kota Sukotjo, ketika itu.
Kemudian 1 Oktober 1971, terbentuklah Dewan Kesenian Surabaya. Dalam perjalanannya, dengan berpusat di Balai Pemuda, keberadaan DKS berhasil memberi warna terhadap wajah dan hati Surabaya agar lebih bercita rasa estetik. Bukan sekadar kota industri atau kota pelabuhan.
Usia 50 tahun ( setengah abad) bukanlah rentang waktu yang pendek. Entah sudah berapa ratus (mungkin pula ribuan) aktivitas kesenian yang diprogramkan atau difasilitasi oleh DKS.
Namun jika ditelisik lebih ke dalam, perjalanan DKS sebagai sebuah organisasi tidaklah selalu mulus. Silang pendapat maupun pertentangan gagasan kerap kali bergelibat. Gebrak meja dalam rapat bukanlah sesuatu yang tabu. Bahkan beberapa pengurus lantas memilih mundur. Sebab menjadi pengurus DKS bermakna Volunterism bukan sesuatu profesi yang bisa menghasilkan feedback materi. Urusannya adalah dengan Kecintaan yang keras kepala untuk membangun *Nation and Character Building*. Sebagaimana orang yang jatuh cinta maka menjadi pengurus DKS adalah semacam *Ibadah Sosial*. Yang hanya bermakna memberi tanpa berharap balasan. Bergerak karena ecintaan. Visi Misi seperti itu di bidang kesenian kadang kala seperti membentur tembok tebal. Sehingga hanya mereka yang memiliki kesabaranlah yang mampu bertahan menjadi pengurus DKS.
Apalagi bila berbicara tentang anggaran. Antara biaya program dengan ketersediaan dana ibarat mobil balap yang tangkinya hanya terisi bahan bakar 2 liter. Dana dari Pemkot Surabaya selalu jauh dari cukup. Bayangkan untuk kota sebesar Surabaya dengan APBD lebih dari 10 Triliun Rupiah, DKS diberi anggaran 90 juta rupiah per tahun. Yang diberikan pada tiap Triwulan sekali sebesar 22, 5jt. Maka dalam periode kepengurusan tahun 2014 - 2019 kami bersatu hati untuk tidak mengambil anggaran tersebut. Segala bentuk kegiatan komite-komite: Seni Tradisi, Tari, Musik, Film, Teater, Sastra, Seni Rupa dan sebagainya kami danai sendiri secara Swadaya dari berbagai sumber pribadi maupun jaringan kawan-kawan yang bersimpati terhadap DKS. Bandingkan dengan anggaran Dewan Kesenian Jakarta yang saya dengar tahun 2018 sudah lebih dari 10 Milyar per tahun hibah dari Negara. Bahkan di awal kepengurusan DKS tahun 2014, Galeri DKS atapnya bocor cat tembok mengelupas di sana sini, kondisinya tidak layak di sebut galeri. Karena itu aset pemerintah kota maka kami coba mengadu untuk perbaikan galeri. Tapi kemudian setelah lebih setahun menunggu tanpa kepastian. Maka pada tahun 2015 kawan2 DKS akhirnya berswadaya utk merenovasi galeri (terutama kawan-kawan komite Seni Rupa yang menjual karya2nya untuk disumbangkan bagi renovasi Galeri) dengan anggaran total sekitar 225 juta rupiah. Ironis memang -- kawan-kawan seniman yang penghidupannya tidak pasti karena kecintaan yang keras kepala pada kesenian harus menyumbang memperbaiki Galeri aset pemkot dengan APBD lebih 8 Triliun rupiah per tahun. Nah karena perihal itulah makal selama periode kepengurusan DKS 2014 - 2019 kami tidak mengambil anggaran DKS dari Pemkot 90 juta rupiah per tahun. Yang andainya dibagi dengan jumlah warga kota Surabaya sekitar 3 Juta Jiwa maka per orang per tahun kebagian cuma Rp.30,-/tahun. Bandingkan dengan ongkos sekali kencing di Terminal Bungurasih sudah Rp.2000/sekali kencing.
Celah pintu sponsor dari swasta juga tidak terlalu lebar. Terlebih bentuk seni yang diperjuangkan oleh DKS lebih banyak berwatak idealis dan kontemporer. Bukan seni populis yang mengundang khalayak ramai dan gelak tawa.
Baca Juga: Sengketa Pengosongan Ruang DKS di Balai Pemuda Memanas, Seniman Layangkan Mosi Tidak Percaya
Itu semua adalah bagian dari dinamika organisasi. Sebuah organisasi yang tidak berorientasi pada laba. Tetapi organisasi yang dilandaskan pada kecintaan yang keras kepala pada kesenian.
Nah berpijak dari itu maka disayangkan, perjalanan panjang Dewan Kesenian Surabaya belum pernah tercatat secara utuh dalam bentuk sebuah buku. Segalanya dokumen dan memori tercerai berai dalam pemberitaan koran, katalog-katalog acara, poto-poto, atau mengendap di ingatan berbagai orang.
Maka di penghujung kepengurusan DKS periode 2014 – 2019 -- kami mencoba merunut ulang perjalanan tersebut. Mengumpulkan kembali catatan, mewawancarai beberapa pihak. Hasilnya buku yang kami beri judul ‘Sejarah Dewan Kesenian Surabaya, 1971 – 2019’.
Kami sadar bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Tentu banyak sekali data yang luput. Untuk itu, kami berharap kepengurusan DKS periode-periode selanjutkan bakal mencetak ulang dengan tambahan data dan kerja investigasi yang lebih mendalam. Setidaknya, kami telah berupaya memulai penulisan sejarah DKS.
Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Terima kasih pada Tim Penulis. Terkhusus terima kasih pada Sohib *Rolf Susilo Dpl.Ing (Ketua Komite Internasional DKS yang sekarang mukim di Berlin)* yang telah memberi dukungan baik moril terlebih materiil -- yang tanpanya buku ini mungkin jadi susah terbit. Terima kasih mendalam untuk Dirjen Kebudayaan *DR Hilmar Farid* yang telah memberikan support kepada DKS dalam perspektif lebih sebagai seorang kawan gerakan menjaga Peradaban daripada seorang pejabat negara. Juga terima kasih tak terhingga pada pihak-pihak yang tak bisa kami sebutkan satu per satu yang membantu terbitnya buku ini.
Kami bukan Gading.Tapi pasti kami memiliki retakan-retakan yang harus disempurnakan oleh banyak saran dan kritik.
Demikian selamat menikmati buku ini.Semoga bermanfaat.
Surabaya, 10 Desember 2019
Chrisman Hadi, S,.H,.MH
Ketua (tidak)Umum DKS
Editor : Admin Rakyatjelata
