KARAWANG | rakyatjelata.com - Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945. Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.
Tetapi ironisnya program ketahan pangan desa Mekarjaya kecamatan Purwasari diduga ada kejanggalan dan APH berharap untuk melakukan penyelidikan, pasalnya hasil keterangan narasumber inisial MS warga desa Mekarjaya kepada awak media mengatakan pencapaian anggaran itu karena terlalu umum dan tidak jelas prioritasnya. Belum tentu juga kalau dilihat.
"Harusnya kalau domba atau sapi ada yang mati harus ada dokumentasi dan berita acara, jadi ada apa dengan program ketahan pangan desa Mekarjaya kecamatan Purwasari," terangnya.
Dirinya berharap Aparat Penegak Hukum (APH ) untuk melakukan penyelidikan, agar bisa diaudit dana desa tahun 2022 dan tahun 2023 karena sangat fantastis. "Anggaran ketahanan pangan di dua tahun hampir setengah milliar dengan total Rp 497.121.200, ini sangat fantastis," ucapnya.
Baca Juga: Rotasi dan Mutasi 353 Kepala Sekolah di Karawang, Bupati Tekankan Integritas dan Tanpa Pungutan
Terpisah kades Mekarjaya Hj Euis saat dihubungi melalui telepon mengatakan "Maaf pak kalau program ketahanan pangan sudah sesuai prosedur penyaluranya, dan program ketahan pangan desa Mekar Jaya buat domba dan sapi untuk tahun 2022 dan tahun 2023," ucap ibu kades
"Terkait ada informasi kejanggalan, kami jelaskan bahwa domba dan sapi dengan cara budidaya penggemukan domba total 70 ekor, mati 20 ekor," urainya.
Baca Juga: Ketum LSM F12 Soroti kinerja Direksi Komisi dan Pengawas Bidang SDA Dinas PUPR Kabupaten Karawang
"Jadi 50 ekor dan sapi berjumlah 13 ekor, di dusun Cilalung dan dusun Tamelang kalau untuk domba satu tempat dusun cilalung dan kalau untuk sapi disebar di semua dusun-dusun Cilalung dan Tamelang, masyarakat kami kurang minat terkait program ketahanan pangan jadi ada tiga kelompok berganti-ganti terus, domba mati kena penyakit kuku dan mulut, tetapi sudah dibuat berita acara ke Inspektorat," ungkapnya.
@di
Editor : hendro
