Pengamat Soroti Gaya Kepemimpinan Wali Kota Surabaya, Dinilai Mulai Bergeser Perebutan Viewer Untuk Syahwat Politik
SURABAYA – Gaya kepemimpinan Wali Kota Surabaya kembali menjadi bahan diskusi sejumlah pengamat politik dan pemerhati pemerintahan. Mereka menilai pola komunikasi dan langkah-langkah inspeksi mendadak (sidak) yang belakangan dilakukan memunculkan berbagai persepsi, mulai dari upaya memperkuat citra kepemimpinan hingga dugaan adanya kepentingan politik jangka panjang.
Baca Juga: Eri Cahyadi Dari Birokrat Teknis Hingga Wali Kota Surabaya
Pengamat politik dan pergerakan Iwan Suga, dalam perbincangan yang diterima media ini, menilai terdapat dugaan perubahan gaya kepemimpinan yang tidak terlepas dari dinamika politik menjelang kontestasi kepemimpinan di tingkat Jawa Timur.
"Ada aroma politis dan kepentingan elektoral terkait syahwat menuju Jatim 1," ujarnya.
Meski demikian, Iwan menegaskan bahwa sidak merupakan kewenangan kepala daerah. Namun, menurutnya, pelaksanaan sidak tetap harus mengedepankan etika birokrasi agar tidak menimbulkan persoalan di internal pemerintahan.
"Sah-sah saja melakukan sidak. Yang penting tetap memperhatikan etika birokrasi dalam mengambil kebijakan saat sidak, Jangan sampai terkesan membunuh Otoritas di bawahnya. Dan terkesan membunuh karakter Kepala Dinas yang membidangi persoalan tersebut." katanya.
Senada dengan itu, pemerhati kebijakan publik Kiko Al Toyib menilai sejumlah langkah yang dilakukan kepala daerah mulai bergeser dari mekanisme birokrasi yang lazim. Menurutnya, ketegasan tetap diperlukan, namun harus dijalankan melalui prosedur yang berlaku.
"Kalau ketegasan dilakukan di luar mekanisme, itu berpotensi memberi contoh yang kurang baik terhadap sistem pemerintahan ke depan. Jangan sampai muncul kesan abuse of power," ujarnya.
Baca Juga: Wali Kota Eri Ajak Masyarakat Ramaikan AFF U-19
Iwan juga berpendapat perubahan gaya komunikasi tersebut diduga merupakan bagian dari strategi membangun popularitas yang lebih luas di tingkat Jawa Timur.
Namun, ia mengingatkan bahwa pendekatan yang terlalu reaksioner justru berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan di lingkungan birokrasi.
"Pemimpin seharusnya dihormati karena keteladanan, bukan ditakuti oleh bawahannya," katanya.
Dalam diskusi tersebut, keduanya juga menyinggung perkembangan polemik Rumah Radio Bung Tomo. Menurut Iwan, hingga kini persoalan tersebut belum menemukan penyelesaian yang jelas.
Saat ditanya mengenai langkah Pemerintah Kota Surabaya dalam menyikapi persoalan itu, Iwan menilai respons yang diberikan masih belum terlihat signifikan.
Baca Juga: Satpol PP Kota Surabaya Sosialisakan Penertiban PKL Pasar Loak Dupak
"Untuk Rumah Radio Bung Tomo masih belum clear. Respons pemerintah juga masih melempem,Jangan sampai blunder lo, dia sendiri mengedepankan ketertiban dan ketegasan untuk di persembahkan kepada rakyat, namun pada prakteknya dia sendiri tidak bisa merawat history kotanya sendiri. Dan ini situs bersejarah dan kebanggan surabaya bahkan internasional lo. Dan walikota ini juga mendapat penghormatan dari LVRI Lalu mau di bilang sebagai walikota yang bisa meneladani seperti apa coba? " ujarnya. (Ki/Red)
Editor : Admin Rakyatjelata
