Rakyatjelata Gresik - Dinamika menuju pemilu 2024 telah membawa dampak dan perubahan yang menarik terhadap desentralisasi politik. Hal ini membangkitkan semngat DPC GMPK Gresik untuk menggelar diskusi yang bertema Demokratisasi Politik Lokal Dalam Perspektif Otonomi Daerah Gresik.
Acara ini diikuti oleh beberapa perwakilan OKP di Gresik. Fakhrulrijal sebagai Ketua DPC GMPK Gresik membuka Diskusi ini. Turut Hadir juga sebagai pemateri ketua BEM INSIDA GRESIK yaitu H. umam dan Sukma Satria Pratama sebagai narasumber di kegiatan ini.
Kebijakan otonomi daerah di Gresik merupakan wadah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Penerapan desentralisasi kewenangan dan otonomi daerah juga merupakan prasyarat dalam rangka mewujudkan demokrasi dan pemerintahan yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.
Namun Farkhurijal ketua DPC GMPK Gresik mengatakan dalam pelaksanaannya selama ini, kebijakan otonomi daerah masih menghadapi beberapa kelemahan seperti, otonomi daerah hanya dipahami sebagai kebijakan yang bersifat institusional belaka, perhatian dalam otonomi daerah hanya pada masalah pengalihan kewenangan dari pusat ke daerah, tetapi mengabaikan esensi dan tujuan kebijakan tersebut, otonomi daerah tidak dibarengi dengan peningkatan kemandirian dan prakarsa masyarakat di daerah sesuai tuntutan alam demokrasi.
H. Umam juga mengatakan Desentralisasi politik telah membawa dampak yang menarik bagi Perubahan dan dinamika politik di daerah gresik itu sendiri. Pemilihan kepala daerah tidak lagi menjadi subyek intervensi pemerintah pusat. Bahkan, Kepala daerah dan DPR-D kini dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui proses pemilu yang lebih demokratis.
Sukma satria P. Juga berpendapat Kebijakan desentralisasi yang berkembang di tengah liberalisasi politik telah memungkinkan proses rekruitmen politik di daerah Gresik yang semakin terbuka bagi partisipasi masyarakat.
Liberalisasi politik telah menempatkan partai politik memainkan peran sentral dalam proses rekruitmen politik di daerah Gresik. Ironisnya, desentralisasi politik justru diikuti oleh menguatnya.sistem kepartaian yang sentralistik, yang hanya membuka peluang bagi intervensi elitelit politik nasional di daerah.
Sehingga Diskusi DPC GMPK Gresik yg di gelar ini menyimpulkan banyak dampak dan perubahan desentralisasi politik lokal. Bahkan desentralisasi politik tidak didukung oleh kapasitas politik lokal yang kuat. Partai yang memainkan peran strategis dalam memperkuat demokrasi justru telah gagal dalam membawakan aspirasi konstituen, sebagaimana tercermin dari maraknya fenomena praktek-praktek korupsi politik di daerah seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah.
Gagasan pemilihan kepala daerah secara langsung yang membuka peluang bagi calon independen merupakan alternatif dalam mendukung pendalaman demokrasi. Namun, pilkada perorangan itu akan efektif bila ditopang oleh restrukturisasi sistem pemilu legislatif yang lebih responsif kepada konstituen. Bahkan, pelembagaan partai lokal dapat menjadi alternatif bagi penguatas kapasitas politik lokal. (*)
Editor : arif
