Rakyatjelata - Arif RH
Surabaya - Tahapan penyelenggaran Pemilu 2024 sudah berjalan. Jika mengacu pada pemilu sebelumnya, agenda besar ini bukan hal yang mudah tanpa tantangan. Banyak hal yang pastinya menjadi potensi masalah, sehingga dibutuhkan segera langkah penanganan agar dapat di hindari
Saat dimintai tanggapannya soal hal tersebut, Dr.Amiq Fikriyati, M.Pd Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Jatim, berpandangan, potensi permasalahan utama di pemilu dan pilkada serentak 2024 adalah kembali munculnya politisasi Identitas.
"Politisasi identitas itu digunakan untuk kampanye mendulang suara, bahkan menjatuhkan lawan politik peserta pemilu, pasangan calon presiden, ataupun kepala daerah. Politisasi identitas masih akan ada pada pemilu 2024." tutur Amiq, rabu (9/8/2023)
Menurut dia, polarisasi kini bahkan sudah terasa sebelum tahapan masa kampanye dimulai. Padahal masa kampanye yang di pemilu ini dipersingkat salah satu tujuannya adalah untuk mencegah politisasi identitas seperti yang terjadi ditahun 2019.
"Sayangnya, isu-isu politisasi identitas dari bakal calon sudah mulai semakin marak terjadi. Dan hal ini semakin diperkeruh dengan budaya literasi masyarakat yang masih minim."ujarnya.
"Kemudahan mengakses informasi melalui media sosial dan kebiasaan untuk meneruskan informasi di media sosial oleh masyarakat tanpa menggali terlebih dahulu kebenarannya, akan menjadikan isu isu politisasi identitas dalam pemilu 2024 semakin memanas."imbuhnya
Untuk menghindari itu, Dr Amiq berpendapat perlu adanya aturan dalam publikasi/ kampanye media sosial yang diatur dalam peraturan KPU dan atau Perbawaslu sehingga meminimalisir terjadinya potensi permasalahan politisasi identitas yang marak di media sosial.
Sedangkan pihaknya selaku Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Jatim, saat ini dalam melakukan pendidikan politik yang bermartabat kepada masyarakat pemilih dengan cara sosialisasi dan edukasi melalui online maupun offline.
"Kegiatan ini dilakukan secara online maupun offline seperti webminar, seminar, diskusi interaktif, membuat konten edukasi di media sosial, dan juga berjejaring dengan berbagai media masa, penyelenggara Pemilu, maupun komunitas-komunitas pegiat Pemilu lainnya."terangnya.(Arh)
Editor : arif
.jpg)
