Rakyatjelata Bojonegoro - Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Syukur Priyanto mengomentari DPRD yang di tuding seolah menerima anak dibawah umur ikut demo soal marger penolakan atas marger sekolahnya.
Menurut Politisi Demokrat itu, Tudingan tersebut aneh jika diarahkan ke DPRD, Justru Bupati Bojonegoro dan Dinas Pendidikan yang harus bertanggung jawab.
"Ini kan aneh kalau saya yang di salahkan, kita kan tuan rumah, warga masyarakat Bojonegoro dari segala usia, itu yang menjadi bagian warga Bojonegoro tentu memiliki hak datang ke Gedung DPRD Bojonegoro,"terangnya
Justru pada saat itu, ujarnya, pihaknya tidak membiarkan mereka Demo, makanya saat itu ia meminta mereka semua masuk kedalam ruangan, memberi mereka minum dan snake
"Saat didalam saya menemui mereka bersama Bu Mitroatin, Sekretariat dan memberitahu Anggota DPRD lain untuk menemui mereka."jelasnya.
Sukur menjelaskan, Kedatangan mereka ke DPRD sebenarnya tidak untuk demo, karena awalnya mereka datang ke Pemkab ingin menemui Bupati.
"Karena setelah mereka datang ke pemkab tidak ditemui oleh Bupati, maka mereka datang ke DPRD untuk meminta audiensi, penyelesaian atas masalah merger ini, masak mau saya usir kan tidak mungkin tambah Sukur,"tuturnya.
Lebih Lanjut, terkait dengan Marger Sekolah, Sukur menyampaikan, bahwa persoalan marger sekolah sudah dua minggu lamanya, untuk itu sebagai wakil rakyat pastinya tak ingin hal ini terus dibiarkan.
"Dari 13 sekolah yang dimerger hanya 2 sekolah ini yang menjadi masalah, kenapa tidak dicari akar musababnya, permasalahannya kenapa rame, kenapa ditolak, jangan malah melempar kesalahan ke anggota DPRD,"Tegasnya
Saat disinggung dengan ungkapan Bupati, bahwa Sukur membawa ke tanah politik, Sukur menjawab, sederhana dan mengingatkan Pihak Pemkab Bojonegoro jangan keluar dari kontek pembahasan marger sekolah ini.
"Jika saya di anggap berpolitik ya wajar, saya politisi, Bupati juga politik, yang lain juga berpolitik kenapa saya tidak boleh. Bahkan semua kegiatan bupati, langkah bupati itupun bernuansa Politik, berpolitik boleh saja asalkan yang penting koridor dan tata norma tetap kita pakai,"ucap Sukur.
Adapun, untuk mencerdaskan bangsa, Sukur berujar, jangan jumlah guru di buat acuhan, karena Bojonegoro punya duit banyak, ngangkat THL, GTT aja tiap tahun banyak bisa .
"Itu THL apa tim sukses. Masa persoalan kurang guru aja gak bisa mengatasi."Sindirnya
Sukur perpandangan, Seharusnya pihak pemkab, dan Dinas Pendidikan itu yang menyampaikan dan menjelaskan kepada para orang tua wali murid. Jika merger ini sudah melalui pertimbangan yang matang, tidak akan seperti ini
Menurut sukur, Sebenarnya persoalan ini sangatlah mudah Merger ini dasarnya kan SK Bupati. Ya SK Bupati ini dicabut, karena kalau memang Bupati, Kepala Dinas Pendidikan itu peduli dengan dunia pendidikan, SK-nya merger dicabut selesai, jangan malah melempar kesalahan ke DPRD
Mas Sukur sapaan akrabnya, juga menjelaskan, Kata-kata yang tak semono itukan bukan saya tapi mereka, sebenarnya sederhana saja, jika mereka datang ke pemkab ditemui oleh Bupati, pasti mereka tidak mungkin ke DPRD.
"Pihak Dinas pendidikan dan Bupati yang membuat kebijakan, Bupati yang membuat SK tetapi tidak menemui mereka, seharusnya jentelmen dong, temui mereka, jelaskan ke mereka, jangan lempar baru sembunyi tangan.
Lebih jelas ungkap Sukur, jangan hanya bisa membuat keputusan, kebijakan merger Tanpa sosialisasi, pihak DPRD membantu, menerima mereka malah kena batunya, kena getahnya,
"Seharusnya pihak Dinas Pendidikan dan Bupati harus cek lapangan, cek lokasi, bagaiman kondisi masyarakatnya, apakah memadai, punya kendaraan tidak, ada yang mengantar tidak, jarak tempuhnya, mereka juga harus berfikir oh mereka ada yang tidak punya orang tua, dan lain sebagainya, mereka juga harus berfikir sampai sana jangan hanya membuat keputusan saja,"Tambah Sukur.
Saat disinggung siapakah yang harus bertanggung jawab atas penelantaran anak dalam pendidikan, Sukur Priyanto menjawab dengan tegas yakni yang harus bertanggung jawab adalah Bupati dan Dinas Pendidikan.
"Karena SK yang membuat Bupati. Kita pihak DPRD hanya mengawal, membantu kinerja mereka, jangan bisanya menyalahkan DPRD," tandas Sukur. (P/ArH)
Editor : arif
