Foto : Subekti, Dekan FH (kanan atas) dalam menyampaikan materi
Baca Juga: “Kabinet Surabaya Berkah” buka Peluang Semua Partai Incharge Kerja
SURABAYA,rakyatjelata.com - Fakultas Hukum (FH) Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) bekerjasama dengan Beranda Hukum Indonesia (BHI) menggelar webinar sebagai perwujudan implementasi dari Perjanjian Kerjasama antara keduanya. Dengan menggunakan zoom meeting sebagai media pertemuan, kegiatan ini mengangkat tema "Aspek Hukum dan Studi Kasus Perjanjian Standar/Baku dan Penerapan Klausula Eksonerasi".
Diikuti sekitar 300 peserta dari unsur dari dosen, akademisi, praktisi, notaris, dan mahasiswa serta masyarakat yang ingin mengembangkan ilmu di bidang hukum kontrak, kegiatan ini menghadirkan Subekti, Dekan FH sebagai pemateri.
Baca Juga: Surabaya Berbenah: Pembangunan Infrastruktur di Wiyung-Balas Klumprik Terkendala, Warga Mengeluh
Dalam paparannya, Subekti menyampaikan pada prinsipnya suatu perjanjian terjadi berdasarkan asas kebebasan berkontrak diantara para pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang. "Namun dalam perkembangan menunjukkan bahwa terutama dalam transaksi bisnis terjadi bukan karena adanya negosiasi yang seimbang diantara para pihak, melainkan perjanjian itu terjadi di mana pihak yang satu sudah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir yang sudah dicetak dan kemudian diberikan kepada pihak satunya untuk disetujui dan hampir sama sekali tidak memberikan kebebasan pada pihak lain untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang diberikan", jelasnya, Minggu 8 Januari 2023.
Lebih lanjut, Subekti mengajak peserta untuk bersama-sama memikirkan, apakah perjanjian/kontrak standart diperbolehkan atau tidak. "Perjanjian atau kontrak standart diperbolehkan dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian dan asas kebebasan berkontrak serta sifat terbukanya Buku Ketiga Burgerlijk Wetboek (BW). Yang tidak diperbolehkan adalah jika perjanjian/kontrak standart tersebut terdapat klausula eksonerasi", ungkapnya.
Baca Juga: Hotel Majapahit Surabaya MGallery Sajikan Lebih Dari 50 Hidangan Andalan Asia di Bulan Ramadan
Dekan FH yang baru saja dilantik ini menambahkan, poin yang perlu ada dalam perjanjian untuk mengantisipasi kemungkinan tidak diinginkan, pertama adanya itikad baik, kedua adanya trust atau kepercayaan para pihak yang akan melaksanakan isi perjanjian, serta hal apa saja yang akan diperjanjikan, dalam hal ini obyek perjanjian harus jelas, hak dan kewajiban para pihak, dan memelajari klausu-klausul yang ada dalam perjanjian sebelum ditandatanganinya perjanjian tersebut.
"Inilah pentingnya memelajari aspek hukum dan studi kasus perjanjian standar atau baku serta penerapan klausula eksonerasi", pungkasnya. (id@)
Editor : ida
