BANDUNG | rakyatjelata.com – Wacana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) yang digagas dan dikelola Kementerian Sosial menuai sorotan tajam dari pengamat pendidikan maupun pemerhati pemerintahan. Menurut mereka, langkah ini justru dianggap pemborosan anggaran negara dan salah kaprah. Padahal, lembaga pendidikan non formal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sudah tersebar di seluruh kabupaten/kota, berjalan efektif, bahkan mampu bersaing kualitasnya dengan pendidikan formal.
Ketua Forum Komunikasi PKBM (FK-PKBM) Jawa Barat, Heru Saleh, menegaskan, Pemprov Jawa Barat seharusnya tidak perlu repot dan mengeluarkan biaya besar untuk membangun Sekolah Rakyat dari nol. Menurutnya, pengembangan dan perhatian serius terhadap PKBM yang sudah ada jauh lebih efektif, efisien, dan hasilnya sudah terbukti nyata.
Baca Juga: Konsep Sekolah Rakyat Kebangkitan Wong Cilik Hingga Biaya Nol Persen
“Jawa Barat mestinya tidak usah repot-repot membangun Sekolah Rakyat. Cukup kembangkan saja pendidikan non formal yang sudah berjalan, contohnya PKBM yang di setiap kabupaten dan kota sudah ada, dan bahkan kualitasnya sudah bersaing dengan pendidikan formal,” ungkap Heru Saleh saat dikonfirmasi, Minggu (7/6/2026).
Ia mencontohkan keberhasilan PKBM di Kabupaten Karawang yang dinilainya sangat sukses. Di wilayah tersebut, PKBM telah menggelar kegiatan besar bertajuk Aksi Setara yang dilaksanakan di 4 komisariat berbeda dengan antusiasme luar biasa. Kegiatan ini diikuti oleh peserta didik Paket C yang setara dengan jenjang SMA dan SMK.
“Di Karawang contohnya sangat sukses. Kegiatan Aksi Setara untuk siswa Paket C ini meriah, antusiasme peserta luar biasa, dan suasananya benar-benar terasa seperti di sekolah formal. Kami sangat bangga, karena ini bukti nyata pendidikan non formal punya kualitas tidak kalah bagus,” jelas Heru.
Namun di balik keberhasilan itu, Heru menyampaikan harapan besar agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi, memberikan perhatian khusus, dukungan, dan pembinaan yang lebih maksimal bagi jalur pendidikan kesetaraan, terutama jenjang Paket C yang setara SMA/SMK.
“Kami hanya berharap Paket C setara SMA dan SMK ini dapat perhatian serius dari Pemprov Jabar. Kami ingin menonjolkan ketrampilan dan kualitas sumber daya manusia lulusan PKBM agar diakui sepenuhnya. Ada 19 kabupaten dan 9 kota di Jawa Barat, semuanya butuh perhatian khusus dari Dinas Pendidikan Provinsi, khususnya untuk jenjang Paket C ini,” tegasnya.
Baca Juga: Perekrutan Guru Untuk Sekolah Rakyat 2025, Gus Ipul: Menunggu Persetujuan Presiden Prabowo
Sependapat dengan Heru, pemerhati pemerintahan sekaligus Ketua LBH Maskar Indonesia, Nanang Komarudin, S.H., M.H., menilai gagasan pembangunan Sekolah Rakyat adalah bentuk pemborosan uang negara yang tidak perlu dan menunjukkan ketidaktahuan akan kondisi lapangan.
“Ngapain repot-repot bikin Sekolah Rakyat yang dikelola Kementerian Sosial? Ini sudah salah kaprah. Tujuan utamanya kan sama, menampung anak-anak putus sekolah supaya kembali belajar. Padahal PKBM sudah ada, fisik bangunan dan kelasnya sudah siap, tenaga pendidiknya sudah ada, dan jalurnya sudah jelas di bawah pendidikan,” kritik Nanang.
Menurut Nanang, alih-alih membuat lembaga baru yang membutuhkan anggaran besar untuk pembangunan dan operasional, dana negara jauh lebih bijak jika dialihkan untuk memaksimalkan, memfasilitasi, dan meningkatkan kualitas PKBM yang sudah berjalan puluhan tahun.
“Kalau tujuannya supaya anak putus sekolah bisa sekolah, ya perkuat saja PKBM. Jangan buang uang negara untuk hal yang sudah ada solusinya. Sekolah Rakyat ini malah menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan birokrasi. Mestinya seluruh PKBM se-Jabar bersatu dan segera mengajukan audensi, menuntut perhatian penuh dari Dinas Pendidikan Provinsi, khususnya agar jenjang Paket C setara SMA/SMK ini benar-benar diperhatikan, didanai, dan dipromosikan kualitasnya,” tambah Nanang.
Baca Juga: Mensos Saifullah Yusuf: 50 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi Tahun Ini
Kedua tokoh ini sepakat, pendidikan non formal adalah pilar penting dalam mencerdaskan bangsa. Keberhasilan PKBM di Karawang dan daerah lain adalah bukti nyata bahwa jalur ini efektif. Kini tinggal peran pemerintah untuk tidak membuat lembaga baru, melainkan memelihara dan memajukan apa yang sudah ada dan terbukti sukses melayani masyarakat.
@di
Editor : hendro
