KARAWANG | rakyatjelata.com - Isu dugaan ketidakwajaran hingga kegiatan yang diduga fiktif pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Panca Karya, Kecamatan Tempuran, kembali mendapatkan tanggapan. Kali ini datang dari Sekretaris Desa (Sekdes) setempat, H. Herman atau yang akrab disapa Jiher, yang angkat bicara namun memilih tidak ingin berkomentar mendalam terkait persoalan yang kini menjadi sorotan publik tersebut, Sabtu (30/5/2026).
Diketahui sebelumnya, BUMDes Desa Panca Karya menerima modal kerja sebesar Rp186.574.000 pada tahun anggaran 2025, bersumber dari alokasi Dana Desa yang mencapai Rp932.873.000. Angka besar ini justru diikuti dugaan kuat adanya transaksi fiktif, salah satunya pada pos sewa lahan pertanian seluas 3 hektare dengan nilai yang dinilai tidak wajar, serta isu nepotisme di mana posisi direktur dijabat oleh adik kandung Kepala Desa.
Baca Juga: Dugaan BUMDes Panca Karya Fiktif Mencuat, LBH Maskar Indonesia Desak BPD Bertindak Tegas
Menanggapi berbagai pertanyaan dan tudingan yang mengemuka, Sekdes H. Herman memberikan pernyataan tegas yang menjauhkan dirinya dari keterlibatan maupun tanggung jawab pengelolaan.
“Saya tidak mau berkomentar terlalu jauh karena ini terkait BUMDes. Saya pribadi tidak ada kewenangan apapun di sana. Biarkan saja yang bertanggung jawab adalah pengurus BUMDes. Kalaupun ada dugaan fiktif seperti yang dituduhkan masyarakat, biar mereka yang bertanggung jawab sepenuhnya,” ujar H. Herman saat dikonfirmasi awak media.
Lebih lanjut, pejabat administrasi tertinggi di desa ini juga menyampaikan harapannya agar para pengurus BUMDes lebih terbuka. Menurutnya, di era yang serba canggih dan digital seperti saat ini, segala sesuatu yang dianggap janggal akan dengan mudah diketahui publik dan berpotensi menjadi sorotan luas secara cepat.
“Saya pribadi berharap pengurus BUMDes segera melaporkan ke masyarakat dan mengelola dengan lebih transparan. Apalagi di era digital ini, semuanya sudah lebih canggih. Kalau ada yang salah sedikit saja, bisa langsung viral dan jadi masalah besar,” tambahnya.
Baca Juga: BUMDes Desa Panca Karya Diduga Fiktif, Anggaran Ratusan Juta Dipertanyakan
Poin yang paling mencolok dari pernyataan Sekdes ini adalah pernyataannya bahwa dirinya sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam program-program yang dijalankan oleh BUMDes maupun inisiatif desa lainnya. Hal ini tentu memunculkan tanda tanya besar, mengingat dalam struktur pemerintahan desa, Sekretaris Desa berperan penting dalam perencanaan dan administrasi keuangan.
“Terkait posisi saya sebagai Sekdes Desa Panca Karya, saya tegaskan: saya tidak pernah dilibatkan sama sekali dengan program-program desanya, termasuk urusan BUMDes ini,” tegas H. Herman.
Pernyataan ini semakin menegaskan adanya sekat yang sangat tegas antara jajaran pemerintahan desa dengan pengelolaan BUMDes. Di satu sisi, Sekdes melepas tanggung jawab dengan alasan tidak memiliki wewenang, namun di sisi lain fakta bahwa Direktur BUMDes adalah kerabat dekat Kepala Desa serta Sekdes mengaku tidak dilibatkan, justru semakin memperkuat dugaan adanya penguasaan dan pengaturan yang tertutup atas aset dan keuangan desa senilai ratusan juta rupiah tersebut.
Hingga saat ini, masyarakat masih menunggu klarifikasi langsung dari pihak pengurus BUMDes terkait keberadaan lahan, penggunaan modal, dan laporan keuangan yang belum kunjung jelas disampaikan ke publik.Dan kades pancakarya saat dikonfirmasi hanya menjawab singkat , " InsyaAllah semuanya ada, " Jawab singkat kades pancakarya di obrolan via WhatsApp.
@di
Editor : hendro
