KARAWANG I rakyatjelata.com - Dewan Pengurus Komisariat (DPK) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang menyatakan sikap tegas mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera keluar dari keanggotaan Board of Peace. Sikap ini diambil sebagai respons atas inkonsistensi sikap negara-negara yang tergabung dalam forum tersebut di tengah eskalasi konflik yang melibatkan Israel dan Iran.
DPK GMNI UBP Karawang menilai bahwa forum yang mengatasnamakan perdamaian tidak dapat kehilangan legitimasi moralnya ketika aktor-aktor utama di dalamnya justru terlibat dalam konflik bersenjata yang mengancam stabilitas kawasan dan kemanusiaan global. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian dunia harus mengambil posisi yang jelas dan berdaulat.
Ketua DPK GMNI UBP Karawang, Jeje Zaenudin, menegaskan bahwa menjadi Presiden Republik Indonesia bukan sekadar menjalankan diplomasi formal di panggung internasional, melainkan memastikan bahwa setiap kebijakan luar negeri sejalan dengan amanat konstitusi dan nilai perjuangan bangsa.
“Bagi kami, menjadi Presiden berarti memperjuangkan anti exploitation de nation par nation dan anti exploitation de l’homme par l’homme. Tidak boleh ada satu bangsa pun yang menindas bangsa lain, dan tidak boleh ada manusia yang dikorbankan demi kepentingan geopolitik global. Indonesia harus berdiri tegak di atas prinsip itu,” tegas Jeje Zaenudin, Selasa (3/3).
DPK GMNI UBP Karawang memandang bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace berpotensi mencederai posisi moral Indonesia apabila tidak disertai sikap tegas terhadap segala bentuk agresi dan pelanggaran kemanusiaan. Indonesia harus konsisten pada politik luar negeri bebas aktif yang berorientasi pada keadilan sosial dan kemerdekaan bangsa-bangsa. Abdul selaku Biro Agitasi dan Propaganda DPK GMNI UBP Karawang menambahkan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab historis untuk mengawal arah kebijakan negara.
“Kami menyerukan kepada seluruh elemen mahasiswa dan rakyat Indonesia untuk kritis terhadap kebijakan luar negeri pemerintah. Kepemimpinan nasional harus berpihak pada kemanusiaan, menolak segala bentuk eksploitasi, serta menjaga martabat bangsa di mata dunia,” ujar Abdul.
DPK GMNI UBP Karawang menyatakan akan terus mengawal isu ini melalui kajian, konsolidasi gerakan, serta penyampaian aspirasi secara konstitusional demi terwujudnya Indonesia yang konsisten memperjuangkan perdamaian dunia berdasarkan keadilan dan kemanusiaan. (Red)
Editor : hendro
