KARAWANG I rakyatjelata.com - Ketua Umum LSM F12 H Ade Hidayat, memberikan tanggapan terkait pengadaan mobil dinas (mobdin) di universitas Singaperbangsa (Unsika). Mobil dinas tersebut diserahkan dari mulai Wakil Rektor dan Dekan di setiap Fakultas.
H Ade menyebut, Unsika tak elok melakukan pengadaan mobdin, karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, pengadaan mobil dinas tersebut menunjukkan bahwa Unsika tidak memiliki Sense Of Crisis atau kepekaan, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan yang tinggi terhadap potensi ancaman atau situasi yang membutuhkan tindakan cepat dan terencana, baik pada individu,
kelompok, maupun negara. Konsep ini menekankan pentingnya intuisi tajam dan kesadaran akan masalah yang muncul untuk melakukan antisipasi, analisis, dan mengambil keputusan yang tepat sasaran guna mencegah kerugian atau membangun kemajuan.
Baca Juga: Diduga Jual Beli Jabatan Di MTsN Kemenag Karawang, Ketum LSM F12 Akan Laporkan Ke APH
Aspek-aspek "Sense of Crisis"
Kepekaan (Sensitivity): Kemampuan untuk merasakan dan mengenali tanda-tanda awal krisis atau ancaman yang mungkin terjadi.
Kewaspadaan (Vigilance): Selalu dalam keadaan siap siaga dan tidak lengah terhadap kemungkinan datangnya masalah atau kekacauan.
Kesiapsiagaan (Preparedness): Memiliki rencana dan kemampuan untuk bertindak secara cepat, tangkas, dan tepat ketika krisis memang terjadi.
Pentingnya "Sense of Crisis"
Mitigasi Kerugian: Membantu organisasi atau negara untuk mengantisipasi dan mencegah faktor-faktor yang menjadi ancaman, sehingga meminimalkan potensi kerugian.
Seharusnya, unsika dapat menahan diri dengan membatalkan pengadaan mobil dinas tersebut. Terlebih, kondisi masyarakat sekarang ini sedang tidak baik-baik saja.
“Pengadaan mobdin sungguh tidak elok, dan menunjukkan bahwa Unsika tidak memiliki sense of crisis,” kata H Ade melalui rilis keterangannya, Jum,at (26/9/2025).
Lanjutnya berujar, Unsika seharusnya dapat mengambil pelajaran dari aksi demonstrasi di berbagai daerah yang terjadi beberapa waktu lalu. Meskipun, aksi tersebut seolah mempersoalkan tunjangan DPR yang terlalu besar.
“Pada akhirnya semua itu kembali pada pemerintah itu sendiri. Apakah mereka mau memprioritaskan kebutuhan masyarakat, atau justru tetap mempertahankan egonya untuk membeli mobil dinas baru,” pungkas Ade.
Terpisah warek tiga inisial HA saat dikonfirmasi via WhatsApp ,"Terkait hal ini sebaiknya langsung ke biro umum yang punya data. Makasih," jawab singkatnya.
Warek dua inisial HD juga saat dikonfirmasi via WhatsApp hanya menjawab ,"pengadaan mobil dinas sudah sesuai prosedur dan ini hibah,
Jadi tak ada dalam SIRUP karena tak ada dalam perencanaan APBN. Contoh Hibah/Hadiah Universitas Sudah banyak Contoh Perguruan Tinggi di Indonesia," ucapnya.
Awak media mencoba menghubungi biro umum dan keuangan inisial HK hanya menjawab satu suara dengan warek dua.
Dari informasi ini pejabat Unsika saat dikonfirmasi tidak ada penjelasan mendapatkan bantuan hibah dari mananya.
@di
Editor : hendro
