Gresik — Kecewa dengan sikap Delegasi Republik Indonesia (Delri) yang menolak pengurangan produksi plastik dalam Sidang Perjanjian Plastik Global (INC 5.2) di Jenewa, Swiss, aktivis muda Aeshnina Azzahra Aqilani mengirimkan surat terbuka kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sekaligus Ketua Delri.
Dalam surat tersebut, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Airlangga Surabaya yang akrab disapa Nina ini mendesak pemerintah agar mendukung upaya pemantauan kontaminasi mikroplastik di alam sekaligus menekan produksi plastik secara signifikan.
Nina sebelumnya aktif mengikuti rangkaian perundingan internasional terkait perjanjian plastik global. Ia hadir pada INC 4 di Ottawa, Kanada, dan INC 5 di Busan, Korea Selatan, bahkan sempat menyampaikan intervensi di forum pleno. Saat itu, ia meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan regulasi yang mengurangi produksi plastik serta melindungi generasi muda, khususnya Gen Z dan Gen Alpha, dari bahaya polusi mikroplastik.
“Konsumsi mikroplastik meningkatkan risiko kanker, gangguan pernapasan, penyakit usus, serta infertilitas pada pria dan wanita. Mikroplastik juga dapat memicu peradangan—kondisi awal kanker—dan mengganggu kerja antibiotik,” ujar Nina dalam keterangannya.
Ia menegaskan, tidak ada solusi lain selain mengurangi produksi plastik dan melakukan monitoring keberadaan mikroplastik di lingkungan. “Kita butuh aturan global yang mengikat secara hukum tentang bahan kimia tambahan dalam kemasan makanan berbahan plastik, seperti BPA, Phtalat, dan PFAS, yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Ketiga bahan ini harus dilarang dan dicantumkan secara jelas dalam label produk plastik agar masyarakat lebih waspada,” tegasnya.
Meski tidak hadir langsung di Jenewa pada INC 5.2, Nina tetap aktif menyuarakan pandangan kritisnya dan mengajak pemerintah Indonesia berpihak pada perlindungan kesehatan publik serta kelestarian lingkungan. (Red)
Editor : Admin Rakyatjelata
