Penulis : Kiki Kurniawan
Indonesia, negeri yang dahulu dikenal sebagai gemah ripah loh jinawi, kini menghadapi ancaman kekacauan dan kehancuran sistemik. Reformasi yang diharapkan membawa perubahan positif justru melahirkan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada pemodal ketimbang rakyat. Salah satu bukti nyata adalah amandemen UUD 1945 pada tahun 2002, yang mengubah pasal 33 sehingga tidak lagi sepenuhnya melindungi kepentingan rakyat, tetapi justru membuka peluang besar bagi para investor untuk menguasai sumber daya negeri ini.
Baca Juga: EFISIENSI ANGGARAN: PENGHEMATAN ATAU PENGHAMBAT PEMBANGUNAN?
Sistem yang Bertolak Belakang dengan Cita-Cita Pendiri Bangsa
Para pendiri bangsa telah merancang sistem kenegaraan dengan visi kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Namun, realitas saat ini menunjukkan arah yang berlawanan. Kebijakan-kebijakan yang ada lebih menguntungkan korporasi besar, sementara rakyat kecil semakin terpinggirkan. Ketimpangan ekonomi semakin melebar, akses terhadap sumber daya dan kesejahteraan semakin sulit diperoleh oleh masyarakat bawah.
Lalu, mengapa rakyat yang tertindas ini tetap diam?
Jawabannya sederhana: karena pembodohan sistematis telah terjadi selama lebih dari satu dekade. Pendidikan yang seharusnya mencerdaskan bangsa justru dijadikan alat untuk melemahkan daya kritis masyarakat. Media yang seharusnya menjadi pilar demokrasi malah dijadikan alat propaganda untuk mempertahankan status quo. Rakyat dibuat sibuk dengan permasalahan sehari-hari, sementara para penguasa dan oligarki leluasa mengeruk keuntungan tanpa hambatan.
Tugas Besar Prabowo: Membenahi Kerusakan Sistem
Saat ini di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai presiden, tugas besar menanti: memperbaiki segala bentuk kerusakan yang telah terjadi, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Pemerintah harus mengembalikan kedaulatan ekonomi ke tangan rakyat, memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi benar-benar membawa kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Namun, perjuangan ini tidak bisa hanya mengandalkan satu orang. Rakyat Indonesia harus turut serta dalam upaya membangun kembali bangsa ini. Kesadaran kolektif harus dibangkitkan, daya kritis harus diasah, dan keberanian untuk bersuara harus ditingkatkan. Jika tidak, Indonesia hanya akan menjadi ladang eksploitasi bagi segelintir elite, sementara rakyat terus menjadi korban ketidakadilan.
Kini saatnya kita bertanya: Apakah kita akan terus diam, atau mulai bergerak untuk menyelamatkan negeri ini?
Surabaya, 6 Maret 2025
Editor : Admin Rakyatjelata
