SURABAYA | rakyatjelata.com – Sejumlah oknum TNI AL diduga ikut mendukung proyek Waterfront Land Surabaya. Hal ini terbukti pada kejadian kisruh penolakan sosialisasi AMDAL di Hotel KAZA jl Kapas Krampung Surabaya waktu lalu terlihat video oknum TNI AL aktif sedang menghalangi masyarakat masuk ke ruang sosialisasi. Tak hanya itu, beberapa oknum dari TNI dan Polri juga disebut-sebut dilibatkan untuk memastikan proses sosialisasi proyek berjalan lancar.
PT Granting Jaya, perusahaan yang menggarap proyek ini, bahkan mencatut nama Satpol PP Surabaya sebagai pihak keamanan dalam acara sosialisasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Acara ini juga turut mengundang sejumlah lurah dan camat.
Namun, dalam pelaksanaannya, sosialisasi ini menuai kontroversi. Heru Madani, salah satu pihak yang hadir, mengungkapkan bahwa peserta yang diundang bukan warga yang memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan terkait proyek ini. Menurutnya, PT Granting Jaya sengaja menghadirkan orang-orang yang dibayar Rp 500 ribu demi memenuhi syarat kehadiran dalam sosialisasi.
"Alhamdulillah kami hadir tepat waktu, dan sosialisasi tersebut tidak berjalan dengan lancar serta batal, sayangnya ada media yang menulis bahwa sosialisasi ini telah rampung, padahal belum lo mas. Berarti media itu menyebarkan HOAX." ujar Heru Madani.
"Terkait oknum TNI AL aktif yang menjadi centeng daripada PT GRANTING akan kami proses secara hukum dengan melaporkan ke POMAL nantinya. La iya Presiden Prabowo sangat memperhatikan rakyatnya kok ini malah memanfaatkan seragam buat menakut nakutin rakyat." Pungkas Heru.
Dugaan keterlibatan oknum aparat dan upaya manipulasi dalam sosialisasi proyek ini semakin menambah polemik di tengah masyarakat. Warga pun mendesak transparansi serta keterlibatan publik yang lebih adil dalam pengambilan keputusan terkait proyek Waterfront Land Surabaya. (Ki/Red)
Editor : Admin Rakyatjelata
