rakyatjelata.com skyscraper
rakyatjelata.com skyscraper

MAPEKKAT Akan Turun Aksi Pertanyakan Upah Tenaga OS Pemkot Jauh Dari UMK

SURABAYA | rakyatjelata.com - Mencuatnya informasi besaran gaji para tenaga OS (Outsourcing) di lingkungan Pemkot Surabaya yang tidak sesuai dengan Upah Minimum Regional menjadi perhatian tersendiri bagi kalangan pengamat kebijakan dan anggota DPRD Surabaya. 


Seperti yang telah di sampaikan oleh Wiwin sebagai ketua MAPEKKAT perihal gaji atau upah para tenaga OS ini tercium ngeri- ngeri sedap. Bagaimana tidak, pegawai kontrak di lingkungan Kota Surabaya saat ini merasakan dilema yang luar biasa.

Baca Juga: JW Club Akan Di Demo MAPEKKAT Cium Sarang Narkoba Dan Prostitusi Target Pemkot Cabut Ijin


Mereka banyak yang mengeluhkan upahnya tidak lagi sesuai dengan upah regional atau UMK Kota Surabaya. Para pekerja ini menerima upah dikisaran angka 3,7 juta jauh dari ketentuan UMK 2024 yang saat ini menyentuh angka sekitar 4,5jt.
Dari angka tersebut dapat diperhatikan bahwa ada selisih hingga 800 ribu setiap kepala, sedangkan total pekerja OS di Pemkot Surabaya mencapai 24.000 kepala. 


Berawal dari persoalan tersebut MAPEKKAT berinisiatif ingin menilik kembali keputusan yang di tetapkan oleh walikota Surabaya Eri Cahyadi yang telah menetapkan upah para pekerja OS dengan mengacu pada Permenkeu No 83 Tahun 2022 serta Perpres No 98 Tahun 2020.


Dengan hal ini MAPEKKAT mengkhawatirkan adanya kesalahan dalam menerjemahkan peraturan tersebut untuk sistem upah di lingkungan Pemkot Surabaya.

Baca Juga: LSM Mapekat Akan Gelar Demo Tuntut PNS yang Terjaring Razia Narkoba di Hiburan Malam di Pecat


"Saya merasa semua tenaga OS yang dipekerjakan di tingkat Kelurahan maupun Kecamatan tidak berlaku secara Komperhensif. Jadi saya mengkhawatirkan adanya kesalahan dalam menerjemahkan Permenkeu ataupun Perpres yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan  PPPK." Terangnya. 


"Jika dikatakan OS atau Outsourcing alih daya atau pegawai kontrak seharusnya anggota DPRD mengetahui lembar perjanjian kerjanya. Tetapi dalam hal ini tidak ada yang mengetahui sama sekali bahkan keputusan penetapan tenaga OS bersifat awur awuran karena diduga ada titipan dari beberapa petinggi di wilayah kota Surabaya." Imbuhnya. 

Baca Juga: MAPEKKAT Bersama KPU Jatim Gelar Sosialisasi Pemilu 2024


"Untuk itu kami selaku LSM MAPEKKAT  sekiranya perlu menggaungkan bahwa peraturan presiden No. 98 Tahun 2020 tersebut diperuntukkan bagi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja yang secara umum disebut dengan PPPK/P3K dimana P3K ini penerimaan upah setara dengan pegawai PNS/ASN dengan segala tunjangannya." Jelasnya. 


"Namun kenyataannya berbeda dengan status tenaga OS saat ini. Bagi Walikota Surabaya dan Dinas Pendapatan Daerah kota Surabaya sangat jelas telah memberikan kebijakan yang berdampak pada perubahan upah pada tenaga kerja OS. Jika ini terbukti dan berpotensi ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan JABATAN DAN WEWENANG karena telah memberikan kebijakan yang berujung pada pemotongan upah pada karyawan OS yang juga diketahui tidak memiliki perjanjian kerja sama sekali. Selain itu pegawai OS yang bekerja dilingkungan pemerintah kota ini diduga tidak mendapatkan jaminan sosial BPJS layaknya pekerja swasta sehingga status pegawai OS ini secara hukum tidak sesuai dengan PP No. 98 Tahun 2020. Sehingga dalam waktu dekat LSM MAPEKKAT yang berfungsi sebagai kontrol sosial akan menyampaikan pada Walikota Surabaya bahwa peraturan Kemenkeu dan peraturan Presiden No. 98 tahun 2020 bukanlah acuan hukum untuk memotong upah bagi para pegawai OS /kontrak kerja yang gajinya jauh dibawah kesetaraan PNS ( P3K ).
Seperti biasa penyampaian ini akan kami sampaikan dalam bentuk unjuk rasa yang rencananya akan kami gelar minggu depan. Dan tak lupa kami berharap agar media cetak/ elektronik serta media online yang ada di Surabaya dapat meliput aksi unras kami agar kabar ini menasional" Pungkas Wiwin.

Editor : Admin Rakyatjelata