KARAWANG | rakyatjelata.com – Demi memastikan setiap rupiah anggaran negara terserap optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional (APPBGN) Kabupaten Karawang menyampaikan sejumlah masukan konstruktif guna menyempurnakan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bagi APPBGN, keberhasilan dan keberlanjutan program strategis nasional ini sangat bergantung pada prinsip pengelolaan anggaran yang efisien, transparan, akuntabel, serta ketepatan dalam penyaluran sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh kelompok yang membutuhkan.
Dalam catatan aliansi, apabila biaya operasional meliputi sewa dapur, upah tenaga kerja, kendaraan operasional, utilitas, dan komponen pendukung lainnya telah dianggarkan secara terpisah, maka skema penetapan harga menu perlu ditinjau ulang. Hal ini dilakukan guna menghindari potensi pemborosan atau ketidakefisienan dalam struktur pembiayaan yang berjalan.
Sebagai solusi yang lebih terukur, pihaknya mengusulkan penerapan sistem pembayaran menyeluruh atau all-in per porsi. Sebagai contoh, kisaran biaya Rp12.000 hingga Rp15.000 per porsi sudah mencakup seluruh kebutuhan mulai dari bahan baku berkualitas, biaya operasional, manajemen, hingga keuntungan yang wajar bagi mitra pelaksana.
Dengan mekanisme ini, Badan Gizi Nasional nantinya dapat berfokus sepenuhnya sebagai pembeli layanan sekaligus pengawas utama yang ketat terhadap standar gizi, keamanan pangan, serta akuntabilitas penggunaan dana publik di lapangan.
Kepala DPC APPBGN Kabupaten Karawang, H. Nanang Komarudin, S.H., M.H., C.MSP., menegaskan bahwa usulan ini bukan bermaksud mengubah substansi atau tujuan mulia program, melainkan upaya bersama agar penyelenggaraan semakin sederhana, profesional, dan tepat sasaran.
“Kami mendukung penuh Program MBG. Harapan kami, setiap rupiah anggaran negara benar-benar diwujudkan menjadi makanan bergizi yang berkualitas bagi anak-anak Indonesia. Dengan tata kelola yang baik, Program MBG akan semakin efektif, transparan, berkelanjutan, dan mampu mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” ujar Nanang Komarudin.25 Juli 2026
Masukan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Pusat dan Badan Gizi Nasional dalam menyempurnakan aturan teknis penyelenggaraan di masa mendatang.
Red
Editor : hendro
