rakyatjelata.com skyscraper
rakyatjelata.com skyscraper

Peluncuran Tapera: Solusi Perumahan yang Diantisipasi atau Beban Baru bagi Warga Indonesia?

Foto : Muhammad Mas Davit Herman Rudiyansah
Foto : Muhammad Mas Davit Herman Rudiyansah

 

Oleh : Muhammad Mas Davit Herman Rudiyansah

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024, yang merevisi PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Peraturan ini, yang ditetapkan pada 20 Mei 2024, bertujuan membantu masyarakat memiliki rumah sendiri. Melalui Tapera, pekerja diwajibkan menyisihkan sebagian gaji untuk dana perumahan, yang dapat digunakan untuk membeli rumah pertama, memperbaiki, atau membangun rumah.

Pendukung Tapera berargumen bahwa program ini akan meningkatkan akses terhadap perumahan layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang kesulitan mengumpulkan dana. Mereka percaya Tapera adalah solusi efektif untuk mengatasi backlog perumahan, yang telah menjadi isu nasional.

Namun, kebijakan ini tidak diterima dengan baik oleh semua pihak. Beberapa kritikus menyatakan bahwa Tapera akan memberatkan pekerja dengan tambahan potongan gaji, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Ada juga kekhawatiran mengenai transparansi dan pengelolaan dana Tapera, mengingat pengalaman buruk dengan program serupa di masa lalu.

Dana sebesar 2,2 triliun rupiah yang dianggarkan dalam APBN 2018 melalui PP No 57 2018 memerlukan tinjauan kembali terkait transparansi dana. Meskipun Tapera diharapkan menjadi solusi perumahan, implementasinya memerlukan pengawasan ketat agar tujuannya tercapai tanpa membebani masyarakat.

Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia diatur sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Bumi, air, dan kekayaan alam digunakan untuk kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Ada juga kekhawatiran tentang dampak jangka panjang Tapera terhadap daya beli masyarakat. Dengan potongan gaji untuk Tapera, kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari bisa terganggu. Pengusaha khawatir biaya tambahan ini akan meningkatkan beban operasional mereka.

Di sisi lain, pemerintah berkomitmen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. Mereka menjamin dana dikelola secara profesional dan diawasi oleh badan independen, untuk menghindari penyalahgunaan.

Keberhasilan Tapera sangat bergantung pada dukungan semua pihak, termasuk partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasannya. Dengan langkah yang tepat, Tapera berpotensi menjadi terobosan penting dalam mengatasi masalah perumahan di Indonesia, memberikan harapan baru bagi banyak keluarga untuk memiliki rumah layak huni.

Editor : Admin Rakyatjelata