rakyatjelata.com skyscraper
rakyatjelata.com skyscraper

Drama Politik Rezim Jokowi

Oleh : iwan Suga

Anda percaya kalau Capres 02 ( Prabowo-Giibran) dan 03 (Ganjar-Mahfud), saling bertabrakan, terus konflik?S

Baca Juga: Dugaan penggelembungan suara Caleg di Surabaya Dapil Jatim 1, Menyebabkan molornya pleno rekapitulasi KPUD Surabaya.

Seperti wacana akhir-akhir ini?

Mari kita analisa.! 

Dua Pencapresan di atas, adalah bagian dari Rezim Jokowi. Apa benar demikian? Tulisan ini mencoba menggambarkan kecurangan Pilpres ini didesign sedemikian rupa.
Adalah Prabowo dan Jokowi, dua entitas ekonomi dan politik yang saling memelihara. Gak usah mengelak, Prabowo adalah menteri Jokowi. Bahkan, Gibran meskipun 'blimbing sayur' tetap disandingkan mendampingi Prabowo, dengan berbagai cara kotor, lewat drama MK (Mahkamah Konstitusi) dan KPU yang dengan cekatan menerima sah pasangan itu.

Prabowo-Gibran adalah Jokowi, yang gagal menperpanjang masa jabatan. Capres 02 adalah otentik perpanjangan ide Jokowi, yakni proyek proprerty IKN, Infrastruktur, membangun konglomerasi baru bisnis Asia bersama Oligarkhi bisnis sebelumnya.

IKN adalah proyek Ijon ala oligarkhi properti, secara kasat mata Sinar Mas dan kelompoknya. Proyek ini akan menghasilkan pundi-pundi bisnis besar yang melibatkan Jokowi Cs dan Prabowo, yang punya utang konservasi lahan di wilayah IKN.

Belum lagi mereka memiliki proyek-proyek tambang yang nota bene, secara gamblang adalah bagian kaki tangan LBP. Nafsu kekuasaan ini gak boleh lepas dari mereka. Mereka sedang membangun dinasti kekuasan dan bisnis super besar. Rakyat hanya jadi legitimasi, dengan sumbangan-sumbangan "Agar tak mati".

Seperti 2019, seluruh sendi pemenangan Jokowi-Mahruf dibiayai dengan uang 'tak bertuan'. Baik melalui institusi legal negara, dan soft power mereka yakni mengakuisisi seluruh peran civil society, baik pers, buzzer, aktivis NGO, aktivis 98'', ulama, ormas, dus intelektual kampus. Entah mereka mendapatkan gelontoran keuangan dari budget apa. Ini sudah menjadi rahasia umum.

Anda bisa melihat langsung, aktivis yang dulu membela rakyat sejak 2018; mereka ayam sayur justru pembela mati Jokowi. Lihat saja tingkah Budiman Sujatmiko, Adian Napitulu dan kawan sejawatnya. Mereka yang dulu bela rakyat bertaruh nyawa sekarang justru musuh rakyat. Lihat saja ketua ormasmu, selidiki mereka sudah terendus suapan rezim.

Baca Juga: KPU Jadi Sorotan, Publik Semakin Tak Percaya

Lalu, drama apalagi di 2024? Ada Ganjar-Mahfud lewat PDIP. Jika awan melihat, mereka seolah berbeda kamar dengan Prabowo-Gibran. Di Medsos mereka saling olok, bahkan sebagian besar wacana adalah olok-olok antar keduanya. Bahkan dalam analisa penulis, mereka tak menyentuh konflik kampanye dengan pihak 01, Anies-Muhaimin.

Mari kita bedah. 'Bad News is Good News". Ingat kasus pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud? Menjadi berita, dan menjadi tersangka adalah rezim dan pihak 02. Juga soal ke-dunguan Gibran dalam selalu menolak debat, salah bicara 'asam sulfat' menjadi olok-olok terus menerus bahkan dari pihak 03.

Diskursus dipenuhi dua pemberitaan antara kedunguan 02 dan berita dinistakannya pasangan 03 (the flying victim).

Secara konten, isi berita, diskursus tersebut adalah wahana menancapkan pikiran pada calon pemilih bahwa hanya ada dua Paslon yang berdebat, mereka tak mengganggu Anies dan Muhaimin. Agar diskursus tetap menjadi milik mereka berdua.

Apalagi, olok-olok dan saling mengolok mereka adalah gimmick yang menarik disimak bagi rakyat yang tak suka dengan berita analisa atau berbobot. Mereka senang mendapat berita-berita gimmick secara terus menerus. Bahkan, dua buzzer dan situs-situs buatan mereka hanya menjadikan ajang antara 02-03.

Baca Juga: Prihatin KPPS Di Tuduh Curang, DPD M1R Jatim Aksi Damai di KPU Jatim

Apakah ini strategi komunikasi mereka? Atau ada kutub yang menyerderhanakan pilihan; kalau gak 02, ya 03. Tentu hal ini ditujukan pada pemilih yang bukan berdasar fanatisme.

Baik, lalu apakah, Prabowo dan Ganjar sama saja. Penulis katakan, ya. Mereka adalah JOKOWI. Mereka adalah perpanjangan tangan Rezim Jokowi. Dengan analisa sebagai berikut ;
Pertama, PDIP tak mengambil sikap pada pengkhiantan Jokowi. Mereka tetap menancapkan Menterinya di Kabinet, PDIP juga tak menganbil sikap melakukab Hak Interpeselasi atas tindak-tanduk Presiden Jokowi dalam campur tangan hukum. Artinya, PDIP adalah tetap menjadi bagian dari Rezim. PDIP tak mau kehilangan pundi-pundi bisnis Jokowi cs.

Kedua, dengan PP Nomor 53 tahun 2023 ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta pada 21 November 2023. Dalam aturan tersebut, presiden, wakil presiden, MPR, DPR, DPD, menteri atau pejabat setingkat menteri, serta kepala dan wakil kepala daerah tidak harus mengundurkan diri dari jabatannya meskipun mengikuti Pilpres.
Artinya; seluruh organ pejabat PDIP dan lainnya akan dikerahkan untuk di 02 dan atau 03, mereka akan bekerja dalam rangka pemenangan diurutan 1 atau 2. Dalih apalagi dari PP tersebut selain itu.

Ketiga; Peran TNI dan Kepolisian, serta aparatur desa diskenario sedemikian hingga. Coba saja anda cek, siapa Panglima TNI dimana letak mantan Panglima TNI. Bagaimana peran Mendagri dan Kepolisian menyetir aparatur desa. Sungguh seluruhnya drama pemenangan dua paslon itu.

Cukup lelah menghadapi demokrasi yang terus-menerus didegradasi oleh Rezim Jokowi. Pilpres didesign untuk kecurangan. Curang. Dan pasti curang. Anda boleh punya pendapat lain namum bagi penulis; rasanya tak rela negeri ini dihancurkan oleh para begundal itu.

Iwan Suga
Penyintas Aktivis 98'

Editor : Admin Rakyatjelata