KARAWANG I rakyatjelata.com -.Puluhan mahasiswa dari DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Karawang Merdeka menggelar aksi desakan di depan kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang, Senin (6/7). Gerakan ini dipicu keprihatinan mendalam terhadap pencemaran limbah industri di Daerah Aliran Sungai (DAS) Cilamaya yang telah menelan korban masyarakat selama bertahun-tahun, terutama warga Desa Situdam, Kecamatan Jatisari.
Dalam aksinya, para mahasiswa menekankan bahwa penanganan yang dilakukan pemerintah selama ini belum menyentuh perlindungan nyata bagi masyarakat. Kondisi air sungai yang berulang kali menghitam dan berbau menyengat menjadi bukti bahwa masalah ini belum terselesaikan sampai ke akar-akarnya.
"Penanganan tidak boleh hanya berputar pada penelusuran sumber limbah semata. Masyarakat sudah terlalu lama menderita, mereka butuh perlindungan dan solusi yang pasti," tegas salah satu peserta aksi.
Pada sesi audiensi yang berlangsung, pihak DLH Kabupaten Karawang secara terbuka mengakui keterbatasan penanganan selama ini. Fokus kerja dinas lebih banyak tercurah pada koordinasi antarwilayah dengan DLH Provinsi Jawa Barat, serta pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Subang.
Poin penting yang diakui resmi: DLH belum pernah sekalipun melaksanakan sosialisasi maupun pendampingan khusus kepada masyarakat terdampak di Desa Situdam.
Sebagai langkah tindak lanjut, DLH Kabupaten Karawang berkomitmen akan turun langsung ke Desa Situdam pada akhir Juli 2026 untuk bertatap muka dan memberikan sosialisasi kepada warga. Dinas juga menegaskan akan memperkuat koordinasi dengan pihak provinsi guna mempercepat penyelesaian masalah DAS Cilamaya.
Koordinator Aksi DPC GMNI Karawang Merdeka, Jeje Zaenudin, menyambut baik janji tersebut namun tetap menegaskan sikap kritis. Pihaknya berjanji akan terus mengawal setiap tahapan agar tidak berhenti sekadar menjadi pernyataan lisan.
"Kami apresiasi janji DLH untuk hadir akhir Juli nanti. Tapi ingat, ini bukan akhir dari perjuangan. Masyarakat butuh tindakan nyata, bukan janji yang menguap," ujar Jeje setelah audiensi.Senin 6 Juli 2026
Jeje juga mengingatkan bahwa penanganan DAS Cilamaya adalah masalah lintas daerah yang harus berpedoman pada Pergub Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2025. Aturan ini tidak boleh hanya menjadi dokumen di lemari, melainkan harus dijalankan secara menyeluruh dari hulu sampai hilir.
"Pengawasan kualitas air, pengendalian limbah, hingga perlindungan warga harus berjalan terpadu. Jangan sampai pemerintah baru bergerak kalau sudah ada aduan, padahal kerusakan sudah terjadi bertahun-tahun," tambahnya tegas.
Hingga berita ini diturunkan, GMNI Karawang Merdeka menyatakan akan terus memantau kehadiran DLH di Desa Situdam serta mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera mengoptimalkan pelaksanaan Pergub tersebut. Tujuannya satu: menghentikan pencemaran dan membebaskan warga Desa Situdam dari jeratan limbah industri.
Red
Editor : hendro
