KARAWANG | rakyatjelata.com - Suara jerit dan keluhan pilu datang dari para tenaga pendidik di SMKS PGRI Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Di balik penundaan penyerahan ijazah yang kerap dipandang tegas, tersembunyi beban berat yang dipikul para guru, yang terpaksa mengambil kebijakan itu demi keberlangsungan hidup mereka sendiri.
Seorang guru yang enggan disebutkan namanya membuka suara dengan nada penuh keprihatinan, menceritakan alasan sesungguhnya mengapa ijazah siswa kadang tertahan di sekolah hingga seluruh administrasi dilunasi. "Kalau siswa tidak bayar SPP, kami siapa yang gaji? Inilah alasan kami kadang menunda dulu pemberian ijazah, harus lunas dulu semua urusan administrasi. Sebab dari situ saja kami ada pemasukan untuk digaji, tidak ada sumber lain," ungkapnya dengan mata berkaca-kaca.
Keluhan ini makin menguat lantaran janji besar yang disampaikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, ternyata hingga kini tak kunjung mewujud. Dulu, kebijakan itu disambut lega, di mana Pemprov Jawa Barat berjanji akan menanggung dan menggratiskan seluruh masalah administrasi yang menjadi penghalang pengambilan ijazah siswa. Harapan digantungkan tinggi-tinggi agar beban siswa dan juga pihak sekolah dapat terangkat.
"Kami percaya dan berharap besar pada kebijakan Pak Gubernur. Katanya semua akan ditanggung Pemprov Jabar, tidak ada lagi siswa terhalang ijazah karena masalah biaya. Tapi nyatanya sampai sekarang kami cuma dikasih harapan yang tidak pasti, kosong melompong," lanjutnya.
Kini, kekecewaan berubah menjadi kepastian di mata para pendidik. Janji yang dulu terdengar meyakinkan itu kini dinilai hanya manis di mulut saja. "Kami sudah menyimpulkan sendiri, Pak Gubernur Jawa Barat ini ingkar janji. Kami tetap terbebani, siswa tetap kesulitan, dan kami terpaksa menahan ijazah semata-mata supaya ada dana yang masuk untuk menggaji kami. Kalau kebijakan itu nyata dan cair, kami tidak akan tega melakukan hal ini kepada siswa," tegasnya.
Sampai saat ini, para guru dan pengelola SMKS PGRI Cilamaya masih menunggu kepastian. Mereka berharap janji yang disampaikan pemimpin daerah itu bukan sekadar taktik politik belaka, melainkan benar-benar disalurkan agar nasib pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik di sekolah swasta tidak terus terkatung-katung.
@di
Editor : hendro
