Surabaya – rakyatjelata.com - Dugaan kasus keracunan makanan yang berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Tembok Dukuh kota Surabaya, menuai sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat.
Insiden tersebut dinilai mencerminkan lemahnya pengelolaan program nasional yang seharusnya dijalankan secara profesional dan berbasis kompetensi.
Ketua Aliansi Wartawan Surabaya, Kiki Kurniawan, mengaku prihatin atas kejadian tersebut. Menurutnya, program pemenuhan gizi yang memiliki tujuan mulia justru dapat mencoreng kepercayaan publik apabila tidak dikelola dengan standar yang ketat.
“Kenapa harus terjadi seperti ini? Padahal jika ditangani tenaga ahli gizi dan tim yang memang berpengalaman dalam produksi makanan, kejadian seperti ini seharusnya bisa dicegah. Saya menduga proses produksi dilakukan secara asal-asalan karena tidak ada tahapan quality control yang maksimal setelah menu diproduksi,” ujarnya, Senin (11/5/2026).
Ia menilai, pengawasan terhadap proses produksi makanan harus menjadi prioritas utama agar program nasional yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat tidak berubah menjadi ancaman bagi penerima manfaat.
Baca Juga: Siswa Diduga Keracunan MBG, Eri Cahyadi Memastikan Menunggu Hasil Lab
Selain itu, AWS juga meminta pemerintah bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang dianggap lalai dalam menjalankan program tersebut.
“Kami kurang puas dengan pola penanganan seperti ini. Pemerintah harus memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran besar yang berdampak pada keselamatan masyarakat. Ini bukan persoalan yang bisa ditutup-tutupi dengan kepentingan politis. Program ini menggunakan uang rakyat untuk menyehatkan generasi bangsa, bukan justru membahayakan,” tambahnya.
Baca Juga: 200 Siswa di Surabaya Keracunan MBG, Kepala Puskesmas Tembok Dukuh Membenarkan Tragedi Itu
Kecaman serupa juga disampaikan Ketua Lembaga Pemantau dan Analisis Strategis, Iwan Suga, yang dikenal sebagai aktivis 98. Ia meminta Badan Gizi Nasional mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang dinilai tidak kompeten.
“BGN harus tegas. Sekretaris BGN bahkan sudah menutup kurang lebih 1.200 SPPG yang dianggap tidak kompeten. Ini bukan proyek coba-coba, melainkan amanah rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kalau memang tidak mampu, lebih baik ditutup saja,” tegas Iwan Suga. (Kiki/rakyatjelata)
Editor : hendro
