SURABAYA – Event bergengsi Surabaya Domino Tournament 2026 yang digelar Persatuan Olahraga Domino Indonesia (PORDI) bersama Higgs Games Island (HGI) di Grand City Convention Hall, Surabaya menuai sorotan tajam. Event berskala nasional dengan total hadiah Rp200 juta itu justru diwarnai polemik pembatasan akses. Bagi sejumlah wartawan yang di larang masuk oleh petugas keamanan berseragam kaos hijau di pintu masuk
Sejumlah pengurus PORDI mengaku kecewa karena tidak dapat memasuki area acara meski mengenakan atribut resmi. Alasan para petugas keamanan mereka ditolak karena tidak mengantongi ID card panitia, meskipun hadir dalam kapasitas sebagai pengurus organisasi tetap di usir dengan alasan ruangan akan di sterilkan
Terlebih lagi para wartawan juga menganggap protokoler squad terlalu berlebihan, padahal di acara HPN beberapa hari lalu bersama PWI tidak ada protokoler seketat ini. Padahal tamu yang hadir di acara HPN setingkat Menteri terapi tidak seketat di event domino ini
Baca Juga: Gardu Kelurahan Jepara Resmi Dibentuk, Dukung Kebersamaan Warga Melalui Olahraga Domino.
“Ini aneh. Kami bagian dari PORDI, tapi justru tidak bisa masuk. Katanya di suruh clear area padahal kita mau memastikan dan kordinasi terkait acara tersebut, alasannya ruangan mau di sterilkan. Memangnya mau ada teroris kah kok di sterilkan.” ungkap salah satu pengurus.
Tak hanya itu, wartawan yang hendak meliput juga mengalami hambatan serupa. Meski telah memperkenalkan diri sebagai jurnalis, akses tetap dibatasi dengan alasan tidak memiliki identitas resmi dari penyelenggara.
Ini sudah berpotensi menghalang halangi tugas jurnalis dalam mencari berita. Ancaman hukumannya sudah jelas jika menghalang halangi wartawan di saat melakukan peliputan
Kondisi ini memunculkan kritik terhadap profesionalisme penyelenggaraan event, terutama karena kegiatan tersebut bersifat terbuka dan membawa label nasional.
Baca Juga: Ketua PORDI Surabaya Berikan Aplaus Untuk Team Bondowoso
Bahkan ketika EO mendapatkan komplain bukannya meluruskan persoalan. Mereka malah terkesan menantang para wartawan yang berada di luar ruang acara dengan menjawab "Silahkan kalau mau di tulis silahkan." Tapi sambil meninggalkan dan pergi begitu saja rekan rekan wartawan yang sedang menemui dirinya.
Sorotan juga mengarah pada aspek kelembagaan. PORDI disebut-sebut belum resmi terdaftar sebagai anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi penyelenggaraan event olahraga yang mengatasnamakan organisasi tersebut.
Menurut Iwan Suga ketua LPAS ( Lembaga Pemantau Dan Analisis Strategis) gara gara tindakan dari EO yang mengakibatkan timbul persoalan serius harusnya pihak EO bertanggung jawab atas tindakannya dan berani meminta maaf kepada insan media dan beberapa pengurus PORDI yang merasa terusir kala itu
"Jika pihak EO tidak memberikan permintaan maaf atas rasa bersalahnya sehingga timbul masalah ini dan mereka tidak mau segera mungkin melakukan pelurusan pada media atas kekeliruan yang di lakukan olehnya maka sangat tepat jika pihak PORDI menuntut EO sebagai penyelenggara yang mengakibatkan terjadinya masalah seperti ini harus bertanggung jawab memulihkan nama baik PORDI Jatim agar persoalan ini segera selesai." Ungkap Iwan kepada awak media.
Di tengah polemik tersebut, turnamen tetap berlangsung dengan partisipasi peserta dari berbagai daerah. Namun, ketatnya akses dan minimnya transparansi dinilai berpotensi mencederai semangat inklusivitas dalam pengembangan olahraga domino di Indonesia. (Ki/Red)
Editor : Admin Rakyatjelata
