Ir. Jusuf Mahdi, MM.
Kolonel Laut Pur. 5790/P.
Saya adalah purnawirawan perwira TNI-AL lulusan AAL XIV / 1968 dengan pangkat terakhir Kolonel Laut (E) Nrp. 5790 / P.
Saya purna tugas tahun 1999.
Sebuah kejutan pahit menimpa saat saya mengambil pensiun pada 1 Desember 2025.
Ternyata uang pensiun saya dipotong karena saya punya hutang sebesar hampir Rp. 42 juta.
Ketika saya tanyakan hutang apa, kata petugas pembayaran adalah hutang kelebihan pembayaran karena masih masuk tunjangan isteri. Ketika saya bilang bahwa saya sudah melaporkan meninggalnya isteri sejak Agustus 2008, 17 tahun lalu, petugas tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut dan meminta saya mengurus ke kantor Asabri Surabaya dengan alasan pengaduan.
Di kantor Asabri setelah cross check tentang potongan tersebut petugas memberikan keterangan bahwa ada kesalahan migrasi data dari Kementerian Keuangan sehingga sejak tahun 2018 data menyebutkan bahwa saya masih punya isteri sehingga mendapat tunjangan isteri. Dan setelah diadakan check akhirnya saya menerima uang pensiun hanya sebesar +/- Rp. 2.700.000,- karena dipotong sejak Nopember dan Desember sebesar +/- Rp. 1.200.000,-
Kami dibilang bahwa itu adalah kerugian uang negara, padahal uang pensiun itu adalah hak kami yang dipotong dari gaji mulai saat bekerja sampai memasuki masa pensiun setelah 35 tahun berbakti dalam kedinasan. Selain potongan untuk pensiun juga ada potongan untuk asuransi kesehatan, tunjangan isteri dan anak serta santunan duka saat meninggal. Dan itu adalah hak mutlak para peserta dan bukan pembebanan pada dana APBN.
Dan yang tidak wajar adalah bahwa Kementerian Keuangan dan Asabri yang mengelola dana pensiun sampai ratusan trilliun tidak akurat dalam mengelola data pesertanya baik melalui updating data maupun pengawasan data peserta.
Saya kira tidak hanya saya yang jadi korban seperti itu, tapi mungkin banyak yang lain. Mungkin ada kasus peserta sudah meninggal tapi masih terus dapat pembayaran pensiun. Dapat dibayangkan data yang bersifat nasional ternyata pengelolaannya amburadul dan acak-acakan.
Para pensiunan yang awam teknologi elektronika dll pasti banyak dirugikan dengan berbagai amburadulnya fasilitas yang ada.
Karena kata petugas Asabri uang dana itu dimenej oleh Kementerian Keuangan maka perlulah Menteri Keuangan Purbaya segera membenahi hal tersebut. Uang yang dikelola ASABRI adalah milik syah para purnawirawan dan bukan milik negara dari APBN.
Ketika saya minta di printkan data hasil migrasi tersebut Asabri Surabaya mengatakan bahwa harus ada ijin dari Asabri Pusat.
Yang bisa di print hanyalah data pembayaran tahun 2025 mulai September - Desember yang akan saya lampirkan pada tulisan ini.
Adalah tepat bila data rakyat Indonesia yang meliputi data keuangan, data perbankan, data kependudukan, data kesehatan dan pendidikan, data statistik dlsb dikelola hanya oleh satu LEMBAGA DATA NASIONAL, yang dapat diakses oleh berbagai keperluan rakyat banyak. Data yang dapat dan perlu pemutakhiran setiap 6 bulan sehingga tetap valid untuk berbagai keperluan.
Kasus yang terjadi pada saya meninggalkan kerugian pribadi, pencemaran nama baik, dampak sosial psikologi yang berakibat bagi pribadi dan keluarga.
Untuk pemulihan nama baik dlsb saya menuntut kompensasi sebesar 1 miliar rupiah dari Kementerian Keuangan dan 1 miliar rupiah dari Asabri.
Jumlah yang kecil bagi lembaga yang mengelola uang ratusan trilliun rupiah.
Mari kita cermati ulang sistem asuransi pensiun yang benar-benar berkeadaban, berkemanusiaan dan berkeadilan agar para pensiunan bisa tetap bahagia menjalani kehidupannya.
Janganlah sampai ada pihak yang berpesta pora kemewahan diatas penderitaan para purnawirawan yang hidup sederhana. (KI/Red)
Editor : Admin Rakyatjelata
