JAKARTA | rakyatjelata.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengusulkan penguatan peran Koperasi Merah Putih yang kini hadir di seluruh pelosok desa di Indonesia sebagai instrumen strategis dalam mengimplementasikan Gerakan Kembali ke Desa (GKD). Gagasan ini muncul sebagai respons terhadap gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor industri manufaktur yang kian mengkhawatirkan kondisinya.
Dalam pernyataannya, LaNyalla menyoroti bahwa mayoritas korban PHK merupakan warga desa yang sebelumnya melakukan urbanisasi ke kota-kota besar karena keterbatasan peluang ekonomi di kampung halaman. Ia menekankan bahwa kehadiran Koperasi Merah Putih di desa-desa bisa menjadi titik balik bagi kebangkitan ekonomi pedesaan sekaligus menjadi solusi konkret bagi eks pekerja industri yang kehilangan pekerjaan di kota.
Baca Juga: LaNyalla Berharap Lahir Generasi Tangguh Lahir Batin Dikalangan Santri
“Kita sedang menyaksikan realitas bahwa sejumlah pabrik besar telah merampingkan tenaga kerja mereka. Banyak dari mereka yang terkena dampaknya berasal dari desa yang terpaksa mengadu nasib di kota. Kini saatnya melalui Koperasi Merah Putih kita jadikan sebagai wadah kegiatan untuk meningkatkan ekonomi produktif di desa,” ujarnya.
Lebih jauh, mantan Ketua DPD RI periode 2019–2022 itu mengungkapkan bahwa selama masa kepemimpinannya, ia secara konsisten menggaungkan pentingnya desa sebagai pilar utama ketahanan ekonomi nasional. Menurutnya, revitalisasi ekonomi pedesaan bukan hanya mampu menahan laju urbanisasi, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan, memperluas lapangan kerja, serta menumbuhkan wirausaha baru di sektor riil dan kreatif.
Baca Juga: Pidato Presiden Prabowo di DPR LaNyalla: Upaya Konkret Membumikan Pasal 33 UUD 1945
LaNyalla juga menyoroti bahwa pembiayaan koperasi tersebut berasal dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh berbagai bank milik negara. Dengan demikian, koperasi ini semestinya tidak hanya menjadi lembaga ekonomi biasa, melainkan motor penggerak kesejahteraan masyarakat desa yang berkelanjutan. Namun demikian, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan koperasi ini.
“Tidak bisa hanya bergantung pada Kementerian Koperasi. Kementerian Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, hingga Kementerian BUMN harus turut aktif. Kita bicara soal integrasi kebijakan yang menyentuh hulu-hilir pembangunan ekonomi desa,” tegasnya.
Baca Juga: Siapkan Program Muaythai 2026 Sampai Di Menpora
Sebagai bentuk pengawasan dan akuntabilitas, LaNyalla mendesak adanya sistem monitoring dan evaluasi terpadu terhadap pelaksanaan program Koperasi Merah Putih di tingkat desa. Ia memperingatkan agar koperasi tersebut tidak menjadi proyek seremonial belaka yang ditinggalkan begitu saja setelah peresmian.
“Program ini butuh pendampingan berkelanjutan. Harus ada deteksi dini terhadap hambatan yang muncul agar bisa segera diatasi. Tanpa itu, koperasi akan stagnan dan masyarakat tidak merasakan dampaknya secara nyata,” tutupnya. (Ki/Red)
Editor : Admin Rakyatjelata
