Rakyatjelata.com - Dalam perkembangan terbaru yang mengejutkan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendi, mendapatkan kritik tajam dari Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Ketegangan ini dipicu oleh usulan Muhadjir untuk memberikan bantuan sosial (bansos) kepada korban judi online, yang segera ditolak oleh Risma dengan alasan bahwa bansos seharusnya hanya diberikan kepada orang miskin yang sudah terdata.
Baca Juga: Kabid PSU Cipta Karya Gandeng Media Rakyatjelata Untuk Berikan Santunan Keanak Yatim
Risma Menegaskan Kebijakan yang Ada
Risma dengan tegas menyatakan bahwa bansos diperuntukkan bagi mereka yang miskin dan sudah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Ia menekankan pentingnya mematuhi aturan yang sudah ada dan menghindari membuat kebijakan baru yang keluar dari ketentuan tersebut.
“Jangan membuat aturan-aturan di luar aturan yang sudah ada,” kata Risma.
Langkah ini dipuji banyak pihak karena menunjukkan komitmennya dalam menjalankan kebijakan secara konsisten dan adil.
Usulan Kontroversial Muhadjir Effendi
Muhadjir Effendi mengusulkan agar korban judi online yang mengalami gangguan psikososial dimasukkan ke dalam DTKS untuk menerima bansos.
Menurutnya, aktivitas judi online bisa memiskinkan masyarakat, dan karena itu mereka layak mendapatkan bantuan.
“Kita sudah banyak memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini misalnya, kemudian kita masukkan ke dalam DTKS sebagai penerima bansos,” ujarnya.
Muhadjir mengkhawatirkan munculnya masyarakat miskin baru akibat kecanduan judi online, yang menurutnya dapat menggerus energi dan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menyoroti dampak buruk judi online yang tidak hanya menyasar kelompok menengah ke bawah tetapi juga berbagai kalangan.
Pro dan Kontra di Masyarakat
Pernyataan ini memicu perdebatan di masyarakat.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Frederika Widyasari Dewi, menyoroti adanya pro dan kontra terkait usulan tersebut.
“Kalau sesuatu yang baik itu ya pasti kita dukung, tapi sebenarnya kan itu jadi pro and cons,” ujarnya
Ia menekankan pentingnya edukasi untuk mencegah masyarakat terjebak dalam lingkaran setan judi online.
Dampak Buruk Judi Online
Kasus-kasus terbaru, seperti polisi wanita yang membakar suaminya sendiri akibat kecanduan judi online, menunjukkan betapa seriusnya dampak dari aktivitas ini.
Judi online telah menyebabkan kerugian besar baik secara finansial maupun sosial, dan menciptakan berbagai masalah termasuk gangguan psikososial yang membutuhkan penanganan serius.
Langkah Pemerintah dalam Menangani Judi Online
Pemerintah, melalui Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi, telah mengumumkan pembentukan satuan tugas (satgas) untuk memberantas judi online.
Satgas ini akan dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan akan melibatkan berbagai pihak termasuk Muhadjir Effendi dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Baca Juga: Kapolresta Sidoarjo Blusukan ke Perkampungan Sapa Warga dan Salurkan Bansos
Konflik antara Menteri PMK Muhadjir Effendi dan Mensos Risma menyoroti perbedaan pandangan dalam penanganan masalah sosial di Indonesia.
Usulan untuk memberikan bansos kepada korban judi online dianggap kontroversial dan mendapatkan penolakan dari Risma yang berpegang pada aturan bahwa bansos hanya untuk orang miskin yang sudah terdata.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga konsistensi dan keadilan dalam penyaluran bantuan sosial.
Penting bagi pemerintah untuk terus melakukan edukasi dan penegakan hukum terhadap judi online sambil memastikan bahwa bantuan sosial diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan sesuai dengan data yang ada.
Bagaimana menurut Anda?
Apakah korban judi online seharusnya mendapatkan bansos, ataukah kebijakan Risma sudah tepat? ***
Sumber YouTube: https://www.youtube.com/@Satubangsa yang di tulis oleh Bungkonews
Editor : Admin Rakyatjelata
