rakyatjelata.com skyscraper
rakyatjelata.com skyscraper

La Nyalla Perjuangkan menjaga kedaulatan NKRI dengan Kembali pada UUD 45 Asli

avatar rakyatjelata.com

SURABAYA,rakyatjelata.com - Sebagai pengingat, La Nyalla mengusulkan supaya masa jabatan Jokowi ditambah selama 2-3 tahun itu bukan berarti mendukung jokowi 3 periode.

Yang di maksud La Nyalla pihaknya hanya meminta periode jabatan Jokowi ditambah jika selama ada proses addendum UUD 1945 berlangsung. Hal itu di perlukan demi mengembalikan konstitusi Indonesia ke jalur yang benar.

Baca Juga: “Kabinet Surabaya Berkah” buka Peluang Semua Partai Incharge Kerja

Pernyataan sikap ini bukan semata mata untuk kepentingan masa jabatan Presiden, namun lebih utama dari itu, karena mengembalikan RUH nya UUD 45 yang berpihak pada rakyat adalah untuk kelangsungan bangsa ini kedepannya.

"Saya dulu ngomong bahwa tidak ada 3 periode, dan sampai sekarang pun saya tidak pernah ngomong ada 3 periode. Kapan saya ngomong? Anda aja yang asal ngomong," kata La Nyalla, dikutip pada Sabtu (17/12/2022).

"Sambil menunggu addendum, kita minta Pak Jokowi diperpanjang dulu 2-3 tahun, untuk mengawal addendum selesai. Kalau addendum selesai dalam 1 tahun, kenapa tidak? Kan kita bicara yang paling jelek," ungkap La Nyalla.

Namun hal terpenting yang di usung oleh La Nyalla justru membuka potensi presiden akan kembali dipilih melalui MPR.Menurut La Nyalla, saat ini Indonesia sudah salah kaprah dan mengarah ke paham liberal alih-alih Pancasila.

Baca Juga: Surabaya Berbenah: Pembangunan Infrastruktur di Wiyung-Balas Klumprik Terkendala, Warga Mengeluh

"Kalau (Jokowi) nggak mau (menambah masa jabatan selama addendum UUD 1945), ya kita kembali lagi ke arah liberal. Ingat lho ya, kita sekarang dibohongi dengan sistem UUD 2002, itu sistemnya liberal. Kita ini mau menegakkan Pancasila apa bukan?" bebernya.

Sosok yang pernah mengkritik Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan saat heboh big data penundaan pemilu itu mengaku hanya ingin mengembalikan Indonesia ke UUD 1945.

"Kalau kita mau menegakkan Pancasila, kita harus kembali ke UUD 1945, pemilihannya tidak ada Pilpres langsung. Pilpres-nya melalui MPR. Kalau kita Pilpres langsung, kita arahnya liberal," tegasnya.

Baca Juga: Hotel Majapahit Surabaya MGallery Sajikan Lebih Dari 50 Hidangan Andalan Asia di Bulan Ramadan

Menurut La Nyalla, pihak-pihak yang menolak Pilpres melalui MPR justru mereka kaki tangan oligarki.

"Jadi kalau nggak ngerti, jangan asal ngomong, gitu aja," tandasnya. (Red)

Editor : ida