rakyatjelata.com skyscraper
rakyatjelata.com skyscraper

Miris! Sistem Mutasi Kepsek Dinilai Amburadul, Kriteria 5 Besar Gagal, Nilai Kurang Baik Justru Dapat Sekolah "Grade A"

avatar rakyatjelata.com
Sistem Mutasi Kepala Sekolah di SDN wilayah  Korwil Cambidik kecamatan Tempuran memikat perhatian di kalangan masyarakat Karawang (Foto: Dok karikartur/adi/rakyatjelata)
Sistem Mutasi Kepala Sekolah di SDN wilayah Korwil Cambidik kecamatan Tempuran memikat perhatian di kalangan masyarakat Karawang (Foto: Dok karikartur/adi/rakyatjelata)

KARAWANG | rakyatjelata.com - Fenomena aneh dan sangat memilukan kembali terjadi dalam proses rotasi serta mutasi Kepala Sekolah (Kepsek) di wilayah Korwilcambidik kecamatan Tempuran, Karawang. Banyak pihak mempertanyakan kredibilitas sistem penilaian atau asesmen yang digunakan, karena terlihat sangat timpang dan tidak masuk akal.

Berdasarkan data dan fakta di lapangan, terlihat jelas ketimpangan yang mencolok. Para kepala sekolah yang berhasil meraih prestasi gemilang dan masuk dalam jajaran 5 besar yang berinisial NR dalam hasil asesmen justru nasibnya memprihatinkan. Alih-alih mendapatkan tempat yang strategis, mereka justru tidak dilantik 

Sebaliknya, ironisnya, kepala sekolah yang memiliki nilai asesmen dinilai jauh di bawah standar atau bahkan kurang baik, jyang berinisial LS dan N justru mendapatkan perlakuan istimewa. Mereka bukan hanya dilantik, tapi juga ditempatkan di sekolah-sekolah kategori "Grade A" atau sekolah "Gemuk" yang memiliki fasilitas lengkap, anggaran besar, dan lokasi sangat strategis.

"Ini sungguh sangat miris dan tidak adil. Lihat saja faktanya, yang rajin, yang pintar, yang nilainya masuk 5 besar justru tidak dilantik atau dapat sekolah seadanya. Tapi yang nilainya kurang baik, yang asesmennya biasa saja, justru dapat sekolah kelas atas, sekolah Grade A," ungkap seorang pengamat pendidikan yang enggan disebutkan namanya, Jumat (10/04).

Kondisi ini memicu spekulasi kuat bahwa penempatan jabatan saat ini bukan lagi ditentukan oleh kompetensi atau kemampuan intelektual, melainkan lebih condong pada faktor kedekatan, loyalitas politik, atau bahkan dugaan transaksi di balik layar.

"Kalau sistemnya begini, buat apa ada tes dan asesmen kalau akhirnya yang menang tetap yang punya "jalan" atau koneksi? Ini sangat mengecewakan dan mematikan semangat para guru yang berprestasi. Dunia pendidikan jadi terlihat kacau dan tidak berpihak pada kualitas," tambahnya.

Masyarakat dan kalangan pendidikan kini menuntut penjelasan logis dari Dinas Pendidikan terkait keputusan yang dianggap sangat diskriminatif dan merugikan pihak yang sebenarnya berkompeten tersebut.

 

 

 @di

Editor : hendro