MALANG — Dewan Kesenian Jawa Timur (DKJT) menggelar Rapat Kerja (Raker) Tahun 2026 di Taman Krida, Kota Malang. Kegiatan tersebut dihadiri seluruh pengurus DKJT dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur, termasuk para pengurus komite yang mengikuti pemaparan dari jajaran presidium.
Malang,22 Januari 2026
Baca Juga: Dialog sambung rasa Wamen Kebudayaan dengan para pegiat seni budaya Jatim
Namun suasana raker mendadak menghangat ketika presidium DKJT mengumumkan bahwa alokasi anggaran DKJT untuk tahun 2026 mengalami penurunan signifikan, hingga hanya sebesar Rp255 juta untuk satu tahun anggaran. Informasi tersebut memicu reaksi dan keprihatinan dari sejumlah pengurus komite yang menilai angka tersebut tidak realistis untuk mendukung pengembangan kesenian dan kebudayaan di Jawa Timur.
Salah satu pengurus komite yang ditemui awak media menyampaikan ketidakpuasannya terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut.
“Bagi saya, angka ini sangat mustahil jika ditujukan untuk kemajuan pengembangan kesenian dan kebudayaan di Jawa Timur. DKJT membawahi 32 kabupaten/kota, dan masing-masing memiliki rencana program yang tidak sedikit,” ujarnya.
Ia menambahkan, secara internal DKJT juga menaungi enam komite, yakni Komite Tari, Seni Rupa, Film, Teater, Sastra, dan Musik. Menurutnya, dengan anggaran yang sangat terbatas, komite-komite tersebut akan kesulitan mengembangkan potensi kesenian daerah hingga ke tingkat nasional maupun internasional.
“Bukan berarti kami hanya berorientasi pada uang, tetapi dengan anggaran sebesar itu, ruang gerak kami menjadi sangat terbatas dalam membangun dan memajukan kesenian serta kebudayaan Jawa Timur, ya jangan bermimpi kalau bidang kesenian dan budaya ini akan berkembang, apalagi kita mempunyai cita cita dalam mewujudkan Indonesia emas, pasti tidak masuk akal semua itu bisa tercapai.” imbuhnya.
Sementara itu, Dr. Hadi Pranoto, SH, MH, selaku anggota Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) DKJT, mengapresiasi semangat dan kehadiran penuh seluruh komponen DKJT dalam Raker 2026 tersebut. Menurutnya, tingginya tingkat partisipasi mencerminkan komitmen kuat insan seni terhadap pelestarian dan pengembangan kebudayaan Jawa Timur.
Namun demikian, Hadi menilai saat ini kesenian dan kebudayaan Jawa Timur tengah menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) yang serius.
“Ancaman dari luar datang akibat kemajuan teknologi komunikasi dan informasi elektronik yang tidak terbendung, yang menghantam bahkan berpotensi merusak bangunan kesenian dan budaya Jawa Timur. Ironisnya, ancaman terhadap pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan oleh DKJT justru datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri,” tegasnya.
Ia mengkritik kebijakan Pemprov Jatim yang dinilai telah memasung fungsi DKJT dengan membatasi peran lembaga tersebut hanya sebagai mitra yang hanya memberi rekomendasi dan pertimbangan, bukan sebagai dewan yang mempunyai nilai strategis dalam memberikan regulasi khususnya di bidang pengembangan kebudayaan.
“Padahal kebudayaan adalah soko guru kehidupan bangsa, selain ekonomi dan politik. Bung Karno telah merumuskan konsep berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Seharusnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur menaruh atensi besar terhadap DKJT sebagai bagian dari upaya menjaga dan mengembangkan kebudayaan yang berkepribadian,” jelasnya.
Atas kondisi tersebut, Hadi Pranoto secara tegas menyatakan protes terhadap sikap dan kebijakan yang dinilainya telah mengerdilkan peran DKJT, termasuk pengalokasian anggaran yang sangat minim.
“Anggaran yang sangat rendah ini merupakan bentuk pengabaian, bahkan dapat dimaknai sebagai penghinaan nyata terhadap kerja-kerja kebudayaan di Jawa Timur,” pungkasnya. (Ki/Red)
Editor : Admin Rakyatjelata
