JAKARTA | rakyatjelata.com – Polemik tunjangan rumah untuk anggota DPR RI kembali menuai sorotan publik. Usulan tunjangan sebesar Rp50 juta per bulan dinilai berlebihan di tengah kondisi ekonomi rakyat, meski pimpinan DPR berusaha memberi penjelasan.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa tunjangan tersebut bukanlah fasilitas permanen.
“Dana Rp50 juta hanya diberikan selama setahun, mulai Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Itu dipakai untuk biaya sewa rumah sepanjang periode jabatan 2024–2029. Setelah Oktober 2025 tidak ada lagi pembayaran bulanan,” jelas Dasco.
Namun, klarifikasi itu justru memicu kritik. Mantan anggota DPR lima periode, Ridwan Hisjam, menyebut penjelasan Dasco menambah kebingungan masyarakat.
“Pernyataan itu blunder. Kalau Rp50 juta per bulan, setahun berarti Rp600 juta. Lalu katanya dipakai untuk lima tahun, artinya hanya Rp120 juta per tahun. Ini tidak sesuai mekanisme anggaran, karena APBN diketok setiap tahun, bukan lima tahun sekaligus. Jangan sampai rakyat dibodohi,” tegas Ridwan.
Hisjam mencontohkan pengalaman saat rumah dinas DPR pernah direhabilitasi.
“Dulu anggota DPR disuruh kontrak rumah, negara memberi Rp150 juta per tahun. Itu masuk akal. Kalau sekarang Rp600 juta untuk lima tahun, berarti turun jadi Rp120 juta per tahun. Tidak masuk akal,” katanya.
Ia juga mengingatkan soal potensi masalah jika anggota DPR meninggal dunia.
“Kalau sudah dibayar penuh Rp600 juta, lalu ada PAW, siapa yang bertanggung jawab? Ini menyangkut tata kelola anggaran negara,” tambahnya.
Menurut Ridwan, persoalan DPR bukan semata soal komunikasi, tapi juga kualitas sumber daya manusia.
“Dasco bicara sebagai pimpinan DPR, tapi penjelasan resmi seharusnya disampaikan Ketua DPR, Ibu Puan Maharani. Publik butuh data yang jelas, bukan retorika. Cara komunikasi seperti ini justru memperbesar kegaduhan,” ujarnya.
Ia menekankan agar DPR merujuk langsung pada Undang-Undang APBN.
“Kalau ada tunjangan, buka saja APBN 2024–2025. Di situ kelihatan jelas apakah ada pos anggaran rumah dinas atau tidak,” tegasnya.
Sementara itu, sejumlah mahasiswa yang berunjuk rasa di Jakarta juga menolak tunjangan tersebut. Mereka menilai lebih baik negara memperbaiki rumah jabatan DPR yang sudah ada.
“Kenapa harus keluarkan Rp600 juta untuk sewa rumah? Lebih efisien kalau rumah jabatan di Kalibata direhab, semua anggota DPR bisa tinggal dengan fasilitas setara,” ujar seorang mahasiswa.
Menurut mereka, langkah itu akan lebih adil serta menghindarkan DPR dari tudingan hanya mengejar kenyamanan pribadi.
Menutup pernyataannya, Ridwan Hisjam mengkritisi orientasi sebagian anggota DPR saat ini.
“Banyak yang masuk DPR bukan untuk mengabdi, tapi mencari pekerjaan. Dulu, orang yang duduk di parlemen adalah tokoh yang sudah selesai dengan dirinya. Kini biaya politik tinggi membuat orientasi DPR berubah. Demokrasi kita bergeser ke arah liberal, jauh dari demokrasi Pancasila,” pungkasnya.
Editor : Admin Rakyatjelata
