KARAWANG | rakyatjelata.com-Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) bersama Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) Karawang serta Pemerintah Daerah menggelar sebuah Focus Group Discussion (FGD) untuk mempererat kerjasama antara pendidikan tinggi, pemerintahan, dan sektor industri. Acara ini berlangsung di Aula Faperta, belakang Aula UNSIKA, Rabu (19/6/2024). Dihadiri oleh berbagai pihak termasuk industri, pemerintah daerah, dekan, wakil dekan, dan kepala program studi.
FGD ini bertujuan untuk meningkatkan relevansi kurikulum dengan mengidentifikasi kebutuhan industri lokal, sehingga lulusan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Selain itu, FGD ini juga merumuskan strategi kolaboratif antara Unsika, pemerintah daerah, dan DUDI Karawang untuk mengatasi tantangan dalam mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri, seperti melalui program magang, penelitian bersama, atau pelatihan karyawan. Tidak hanya itu, FGD ini juga bertujuan untuk membangun jaringan kerjasama yang lebih luas antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan industri di Karawang guna memfasilitasi pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya, sehingga dapat menciptakan sinergi yang bermanfaat bagi pengembangan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
Acara FGD ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kemahasiswaan, dan Alumni, Dr. H. Amirudin, Drs., M.Pd.I., yang menekankan pentingnya “Link and Match” antara universitas dengan dunia usaha dan dunia industri. Acara ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai organisasi seperti FHRD Karawang, HIPMI, Disnaker Karawang, APEK, Dinas Kesehatan Karawang, dan Kementerian Agama Kabupaten Karawang.
Dalam FGD ini, berbagai perspektif disampaikan oleh para peserta. HIPMI menekankan pentingnya pelibatan industri dalam pendidikan dan menggarisbawahi bahwa alumni perguruan tinggi perlu memiliki nalar berpikir yang kompleks. Kata kuncinya adalah bisnis, dengan keuntungan sebagai ukuran utama, dan evaluasi berbasis standar kompetensi serta KPI untuk mengukur produktivitas pegawai. HIPMI juga menyoroti pentingnya pelibatan industri dalam pendidikan, serta memastikan bahwa lulusan perguruan tinggi memiliki kemampuan berpikir kompleks, kemampuan beradaptasi, dan daya saing yang kuat. Mereka juga menekankan pentingnya sertifikasi dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri, serta pentingnya pengalaman praktis melalui kunjungan industri.
Disnaker mencatat dominasi lulusan SMA/SMK di industri dan perlunya peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui penyuluhan dan pelatihan, serta mengidentifikasi bahwa banyak calon pekerja tidak lolos seleksi karena kurangnya ketahanan kerja. Disnaker juga menyoroti tantangan utama yang dihadapi tenaga kerja lokal, seperti generasi instan dan kurangnya ketahanan kerja. Mereka menekankan pentingnya pelatihan dan penyuluhan yang lebih intensif untuk meningkatkan kompetensi dan ketahanan tenaga kerja baru.
Kadin menyoroti pentingnya pemetaan dan sertifikasi kompetensi, serta kebutuhan praktisi industri dalam pendidikan mahasiswa. Mereka juga mencatat bahwa mahasiswa perlu menguasai keterampilan seperti AutoCAD dan CNC, serta memahami proses industri melalui kunjungan lapangan. Kadin menekankan pentingnya kompetensi dan produktivitas yang sesuai dengan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) dan menyarankan adanya program assessment oleh praktisi industri untuk memastikan kompetensi kerja mahasiswa.
APEK menekankan persaingan industri yang ketat dan pentingnya sertifikasi karyawan serta regulasi industri. Mereka juga menggarisbawahi pentingnya sikap kerja yang baik dan kemampuan beradaptasi dalam lingkungan industri yang kompetitif. APEK menyoroti tantangan masuknya industri kecil menengah asing dan pentingnya regulasi yang ketat untuk melindungi industri lokal.
Dinkes menekankan rekrutmen berbasis kebutuhan dan digitalisasi proses, serta pentingnya STR (Surat Tanda Registrasi) untuk tenaga kesehatan. Mereka juga menyatakan bahwa semua proses rekrutmen harus berbasis rencana kebutuhan (Renbud) tanpa ada titipan. Dinkes mencatat bahwa rendahnya pendaftar P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) menyebabkan kekurangan SDM di beberapa puskesmas dan menyarankan peningkatan rekrutmen berbasis kompetensi.
Kemenag fokus pada program prioritas seperti moderasi beragama dan transformasi digital, serta pentingnya bimbingan pranikah dan penyuluh agama dalam mendukung program-program Kemenag. Mereka juga mencatat keberadaan 613 pesantren di Karawang dan pentingnya program pendidikan formal dan non-formal yang mereka tawarkan.
Dalam diskusi, berbagai pandangan dan saran diutarakan oleh peserta. Forum HRD mencatat pentingnya kompetensi pegawai, terutama yang dimiliki oleh lulusan SMK dan D3. Mereka juga menekankan perlunya sertifikasi BSNP untuk mengatasi kesenjangan yang ada dan sikap profesionalisme yang tinggi. KADIN menyatakan bahwa mereka masih memiliki program internsip dan berfungsi sebagai mediator antara industri dan perguruan tinggi. APEK berkomitmen untuk memfasilitasi program magang dosen di industri dan menyatakan bahwa nama-nama perusahaan anggota mereka akan segera diinformasikan.
Diharapkan, FGD ini menjadi tonggak awal bagi Unsika dalam memberikan solusi inovatif yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang bagi seluruh stakeholders di Karawang.(@di)
Editor : hendro
