Honor Telat dan BOP Disunat, KPPS Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang Enggan Lapor.

avatar Rakyat Jelata
Gambar Ilustrasi uang, yang diduga anggota KPPS kecamatan Cibuaya Karawang telat diberikan honor jabatan
Gambar Ilustrasi uang, yang diduga anggota KPPS kecamatan Cibuaya Karawang telat diberikan honor jabatan

KARAWANG | rakyatjelata.com-Para Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diwilayah Kecamatan Cibuaya keluhkan honor yang belum diterima sampai saat ini, padahal para KPPS sudah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, Minggu (18/2/2024).

Tak hanya honor yang dikeluhkan, para KPPS juga mengeluhkan BOP nya dipotong hingga ratusan ribu.

"Kacau pisan yah.... Kerjaan udah selesai, honor belum keterima juga, yang lebih parahnya lagi BOP dipotongnya hingga 800 ribu lebih. Padahal seharusnya BOP itu Rp. 3.815.000. Kami hanya terima Rp. 3 juta doang, itu rata 14 KPPS hanya terima masing - masing Rp. 3 juta, " ujar ketua KPPS Desa Sedari Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang yang enggan menyebut namanya. Minggu (18/02/24)

Pantauan rakyatjelata.com, pemotongan BOP untuk para KPPS tak hanya di Desa Sedari saja, Desa Cemarajaya juga diduga melakukan pemotongan BOP KPPS.

"Yang diterima KPPS di Desa Cemarajaya hanya 2.100.000. awalnya ketua PPS menyerahkan Rp. 2.600.000, lalu yang Rp. 500.000 nya diambil lagi dengan alasan untuk bayar pajak PPh, jadi bersihnya saya hanya terima BOP Rp. 2.100.000," ungkap salah seorang ketua KPPS Desa Cemarajaya beberapa waktu lalu.

Sementara Ketua KPUD Karawang Mari Fitriana mewanti - wanti agar anggaran yang telah didistribusikan tersebut tidak boleh ada pemotongan.

Apabila terdapat kecurangan pada saat proses pemberian biaya operasional KPPS atau adanya pungutan liar, maka KPPS dapat melaporkannya ke KPU Karawang selambat-lambatnya 28 Februari 2024.

“Anggaran yang didistribusikan tidak boleh dipotong,” tandas Mari Fitriana

Dikatakan Ketua KPU Karawang Mari Fitriana, penyaluran BOP KPPS dilakukan secara bersamaan, sekaligus, per tgl 06 Februari 2024 sudah masuk Rekening BOP PPS, dan dicairkan tanggal 07 Februari 2024.

Biaya operasional tersebut berdasarkan surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 644/PP.08.1-SD/06/2024 perihal Penataan Logistik dan Kebutuhan Anggaran di TPS dalam Pemilu 2024.

“Kami telah memberikan biaya operasional sejumlah Rp 13.015.000 kepada setiap KPPS di 6.884 TPS se-Kabupaten Karawang,” tuturnya.

Adapun rinciannya jelas Ketua KPU Karawang, Rp 9.2 juta untuk honorium, Rp.1 juta untuk Operasional Transport dan Kelengkapan TPS, Rp. 2,5 juta untuk Dukungan Operasional Tungsura dan Rekapitulasi Suara seperti Sewa tenda, Soundsystem, Meja, Kursi di TPS, dan untuk kebutuhan konsumsi bagi KPPS selama bertugas di TPS sebesar Rp. 315.000.

“Bagi biaya operasional sewa printer/scanner untuk penggandaan dokumen serta konsumsi KPPS akan dikenakan pajak PPh 2%,” jelas ketua KPUD Karawang (@di)

Editor : hendro

Berita   

Mengeluh Pusing Jadi Kades , Ini Alasanya!

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan…

Berita   

Mandailing Natal Harus Bangkit.

Madina Sumut - Hari raya idul fitri bukan waktu atau kesempatan untuk melupakan segala permasalahan yang cukup banyak di Mandailing Natal ( Madina),…