Papua, rakyatjelata.com --- Sebelum era reformasi, rezim Orde Baru kepemimpinan Presiden Soeharto yang militeristik cenderung menerapkan kebijakan pembangunan nasional bersifat top down. Di mana kebijakan pembangunan ditentukan dan dilaksanakan dari pusat ke daerah.Akibatnya, menurut Dominggus Ketua REPDEM Papua Barat, banyak kebijakan pembangunan nasional sulit menjawab kebutuhan grass roots society (masyarakat akar rumput) di setiap daerah. Di tambah lagi dengan pola pembangunan rezim Orde Baru yang terpusat di pulau Jawa membuat disparitas pembangunan yang sangat mencolok dengan kawasan lainnya di luar pulau Jawa. Yable menyatakan bahwa Monopoli pasar dan sumber daya alam dari kartel oligarki rezim Orde Baru semakin banyak menciptakan para diktator ekonomi yang secara langsung sangat merugikan rakyat.Di masa reformasi, lanjut aktivis muda ini, terjadi perubahan sistem manajemen pembangunan nasional ketika dikeluarkannya dua kebijakan tentang otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Baca Juga: Gugur di Tanah Papua, Letda Inf Ryan Alferio Dimakamkan di Kampung Halaman
"Hal ini menjadi jawaban atas masalah ketimpangan pembangunan selama era kepemimpinan Orde Baru. Kebijakan otonomi daerah memberikan ruang yang longgar untuk setiap daerah bisa melangsungkan aktivitas pembangunan daerah sesuai garis peraturan yang berlaku", ujarnya.
Agar pelaksanaan otonomi daerah tidak kebablasan, lanjut Dominggus, maka pemerintah melakukan beberapa revisi Undang-Undang, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana melalui kebijakan ini daerah diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran, serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat."Berbeda kasus dengan Papua yang mendapatkan keistimewaan melalui status otonomi khusus atau otsus, di mana alokasi anggaran pembangunan yang digelontorkan dari pemerintah pusat ke wilayah-wilayah pemekaran di Papua memiliki porsi yang agak istimewa. Hal ini didasari pada realitas urgen mengejar ketertinggalan pembangunan di berbagai bidang yang ada di Papua.
Dengan dimekarkannya daerah otonomi Provinsi Papua Barat Daya, maka pemerataan manfaat pembangunan publik mutlak akan dirasakan secara nyata dan tepat sasaran hingga ke masyarakat akar rumput paling bawah. "Oleh karena itu, saya ingin memberikan sumbangsih pemikiran terkait upaya strategis dalam memperjuangkan hak kemandirian Orang Asli Papua atau OAP, dalam rangka menyambut dimekarkannya Provinsi Papua Barat Daya", kata Domi.
Yable juga mengharapkan semoga lima catatan kritis ini bisa menjadi atensi oleh pemerintah pusat dan pemerintah lokal. "Dengan harapan supaya implementasi otonomi khusus bisa berlangsung sesuai tujuannya di Provinsi Papua Barat Daya. Jika tidak, maka Otsus bukannya menjadi otonomi khusus malah menjadi otonomi tidak serius, tegasnya
Karena pada kenyataannya, tambah Yable, bukan menjawab pemerataan pembangunan di Papua untuk OAP, malah yang terjadi adalah marginalisasi OAP secara masif dan sistematis di berbagai bidang.Catatan pemikiran kritis yang diuraikannya adalah sebagai berikut:1. Porsi Keterwakilan OAP di legislatif harus terwakilkan secara adil tapi obyektif.Setiap Partai Politik wajib memiliki sistem penjaringan caleg yang adil dalam setiap jenjang pemilihan legislatif (pileg), baik untuk pileg DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR RI. Harus ada kuota khusus bagi keterwakilan OAP dalam parlemen legislatif, agar keterwakilan OAP di setiap jenjang parlemen tetap ada. Tentunya, bukan hanya sekedar perwakilan OAP, tetapi sistem seleksi caleg untuk perwakilan OAP mutlak mengedepankan kualitas figur.
Figur potensial yang tentunya memiliki kualitas politik yang representatif, baik itu kompetensi individu, representasi basis konstituen potensial, matang dalam riwayat perjuangan politik, memiliki komitmen dan konsisten untuk perjuangan rakyat serta mendapatkan rekomendasi dukungan partai politik. Ini mutlak menjadi catatan penting yang wajib diperhatikan oleh para petinggi partai politik dari tingkat kecamatan, kabupaten/Kota, provinsi hingga pusat.
Reportase Ignas Doy pada media www.papuainside.com tanggal 5 November 2019 dengan topik terkait realitas keterwakilan legislatif dari OAP sangat minim. Mengutip dari hasil riset John Gobai menunjukan bahwa keterwakilan legilastif dari OAP di provinsi Papua masih di dominasi oleh tokoh pendatang atau ras melayu. Bahkan dari periode ke periode tingkat legislatif, persentase keterwakilan OAP cenderung menurun.
Situasi ini menurut Domi akan sangat ironis jika dikaitkan dengan tujuan kebijakan Otsus di Papua. Sejatinya, kebijakan Otsus di Papua adalah untuk menjawab kebutuhan percepatan pembangunan masyarakat di Papua."Bagaimana kebutuhan ini akan terjawab jika perwakilan politik bagi OAP dalam legislatif kian menurun. Sedangkan, Legislatif adalah sumber pembahasan/penetapan kebijakan publik, dikhawatirkan jika persentase keterwakilan OAP di legislatif baik DPRD Kab/Kota, DPRD Provinsi dan DPR RI kian menurun yang akan membuat perjuangan hak politik OAP akan makin termarginalisasi", timpalnya.
2. Penjaringan basis PNS harus mempertimbangkan rasionalisasi kuota dari keterwakilan OAP secara adil.Jumlah lulusan sarjana OAP di wilayah Papua Barat Daya cukup signifikan, angka ini harus jadi atensi dari pemerintah pusat dan daerah untuk penjaringan PNS (pegawai negeri sipil) dalam pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya. Dari total kuota PNS yang akan direkrut harus memilki kuota khusus untuk OAP secara adil dan rasional. Praktek nepotisme dan kolusi dalam penjaringan PNS harus bisa dieliminasi, agar benar-benar berlangsung secara transparan, obyektif dan sesuai syarat kompetensi.
Baca Juga: Kapolri Tegaskan TNI-Polri Kawal Seluruh Kebijakan Pemerintah Terkait Pembangunan Papua
"Sistem seleksi dan penjaringan PNS tidak boleh diciderai dengan praktek kolusi dan nepotisme yang mengabaikan syarat prosedural dan syarat kompetensi", pinta Yable.Penempatan pejabat tingkat kepala dinas/badan dalam jajaran SKPD (satuan kerja perangkat daerah) juga wajib menjaring perwakilan anak-anak daerah yang berkompeten (bukan hanya sekedar keterwakilan OAP tapi minim kompetensi)."Jabatan-jabatan strategis di tingkat SKPD wajib memprioritaskan kompetensi agar mesin birokrasi bisa berjalan sinergis dan maksimal. Dengan demikian implementasi kebijakan pemerintah akan terlaksana dengan baik dan menciptakan kemanfaatan positif yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini wajib menjadi atensi serius bagi setiap pemangku kebijakan di pusat dan daerah, agar tanggung jawab pemerataan hak demi kesejahteraan masyarakat dalam kebijakan otsus benar-benar membumi di setiap jengkal wilayah Provinsi Papua Barat Daya", paparnya.
3. Kebijakan pemerintah daerah harus memprioritaskan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penguatan Ekonomi Akar Rumput, bukan hanya fokus pada Eksploitasi Sumber Daya Alam.
Paket kebijakan pemerintah daerah secara utuh wajib memiliki orientasi pembangunan yang paripurna. Mutlak berorientasi secara prioritas pada penguatan kualitas sumber daya manusia lokal dan penguatan ekonomi akar rumput. Hal ini harus terlaksana agar bisa menyemai benih kemandirian lokal. Kebijakan pemerintah yang tepat sasaran akan menjadi pondasi pembangunan daerah yang kokoh karena bisa menciptakan multiplyer effect signifikan ke segala lini kehidupan masyarakat.Penguatan kualitas usmber daya manusia lokal dan penguatan ekonomi akar rumput adalah pondasi vital yang akan mendorong terciptanya kemandirian dan keunggulan daerah yang kompetitif.
"Akan sangat fatal ika dua aspek vital di atas diabaikan, dan kebijakan pemerintah daerah lebih gregetan dengan kebijakan jangka pendek untuk eksploitasi sumber daya alam lokal, tambah Yable.Wilayah Papua Barat Daya sangat kaya dengan sumber daya alam baik secara kuantitas dan kualitas, pastinya akan sangat berpotensi menjadi magnet investasi bagi investor domestik ataupun mancanegara. Jika aspek ini lebih gregetan di genjot dan dua aspek yang di sebut sebelumnya tidak di prioritaskan, maka akanelahirkan diskriminasi sosal, kesenjangan sosial dan marginalisasi sosial.Kemandirian lokal tidak dibangun tapi arus investasi dari luar dengan masif berkekspansi ke daerah. Akibatnya, potensi monopoli sumber daya alam dan pasar akan terjadi. Bukan tidak mungkin, membuat peran ekonomi akar rumput kian tergusur hingga mati suri bahkan mati benaran.Pemerintah daerah tidak boleh terlena dengan rasa nyaman karena menempatkan dirinya sebagai market broker dan menikmati upeti segar dari para penguasa modal yang melakukan monopoli pasar dalam masyarakat. Makin melebar tentakel monopoli dari para penguasa modal ini akan membuat marginalisasi ekonomi yang sangat tragis dalam sektor ekonomi lokal.
Pemerintah daerah mutlak menempatkan dirinya sebagai market regulator yang konsisten melakukan upaya proteksi ekonomi dalam ruang lokalitas, agar tidak ada upaya monopoli pasar yang akan membuat masyarakat akar rumput malah jadi babu di tanahnya sendiri.
4. Kebijakan pemerintah harus seimbang antara menciptakan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Ekonomi.Angka statistik pembangunan dengan indikator pertumbuhan ekonomi secara progresif kerap kali dijadikan pencapaian prestasi pembangunan. Tapi, kita harus jeli melihat grafik pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, karena pertumbuhan ekonomi daerah belum tentu mencerminkan adanya pemerataan ekonomi dalam masyarakat.Jika sektor ekonomi daerah menunjukan grafik pertumbuhan ekonomi, namun realita di lapangan memperlihatkan angka pertumbuhan ekonomi lebih banyak dikontribusi oleh para pelaku ekonomi kelas atas, sedangkan kontribusi ekonomi pelaku ekonomi kelas bawah minim, maka harus dipastikan telah terjadi marginalisasi ekonomi di tingkat akar rumput.
Baca Juga: Panglima TNI dan Kepala Staf Resmikan Polda Papua Baru, Kapolri : Wujud Sinergitas Makin Kokoh
Angka pertumbuhan ekonomi juga tidak bisa hanya didominasi dari anggaran belanja pemerintah daerah, tapi sektor swasta lokal harus digenjot sedemikian rupa dan harus dirangsang pertumbuhannya dengan melibatkan kelompok masyarakat akar rumput.Akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang terdongkrak dari daerah target pasar dari luar menjadi daerah produksi yang bisa menciptakan swasembada lokal untuk beragam kebutuhan konsumsi. Dampaknya, akan menekan angka inflasi lokal sehingga sirkulasi modal ekonomi dalam masyarakat akan lebih longgar. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib meng-harmonisasi antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi dalam masyarakat, agar semua lapisan masyarakat dari level bawah sampai level atas benar-benar menjadi pelaku ekonomi yang adil, unggul, mandiri dan sejahtera.
5. Penguatan sektor investasi berbasis sumber daya lokal harus diprioritaskan agar bisa mendorong peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah).Pengelolaan anggaran pembangunan daerah harus berpijak pada tepat anggaran, tepat manfaat dan tepat sasaran.Sektor-sektor vital yang memiliki dampak pada terciptanya iklim investasi lokal harus diprioritaskan. Fasilitas publik seperti jalan yang mempermudah akses dengan wilayah lainnya, Fasilitas telekomunikasi yang akan mempermudah konektivitas antar wilayah dan sarana publik vital lainnya harus menjadi prioritas.Tujuan utamanya adalah mendorong Provinsi Papua Barat menjadi daerah ekosistem investasi yang kondusif dan strategis.
Tentunya, Dominggus mengharapkan kebijakan point (5) ini tidak boleh mengabaikan catatan penting yang diuraikan pada point (4).Birokrasi dalam pengurusan perizinan harus disimplifikasi agar tidak membuat iklim investasi yang ruwet. Provinsi Papua Barat Daya harus bersifat friendly terhadap peran investasi dari luar daerah, baik yang berasal dari investor domestik pun mancanegara.Kerap kali, arus investasi yang masuk ke dalam lokalitas tertentu memicu konflik agraria lokal. Gesekan status kepengelolaan lahan lokal oleh swasta dan hak kepemilikan tanah ulayat lokal hampir selalu memicu konflik berkepenjangan. Masalah ini harus bisa dimediasi secara cerdas oleh pemerintah provinsi, sehingga aktivitas investasi lokal bisa bertumbuh tanpa menggusur hak ulayat lokal.Ketika iklim investasi lokal kondusif dan bertumbuh dinamis dengan konsisten memperhatikan point (1) sampai point (5), maka pertumbuhan investasi lokal akan memicu peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah).
Optimalisasi sistem penyerapan pajak lokal harus bisa dioptimalisasi dengan efisien. Salah satu indicator penilaian penerimaan pajak adalah nilai rasio pajak. Rasio pajak atau tax ratio adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB), dimana hal itu juga merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja penerimaan pajak.Tax ratio itu mengukur kemampuan pemerintah mengumpulkan pajak dari total perekonomian, dalam arti total produk domestik bruto. Sehingga, ukuran tax ratio itu menunjukkan seberapa mampu pemerintah membiayai keperluan-keperluan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
Sebagai kaum intelektual muda yang memiliki beban moral terhadap keberlanjutan pembangunan Papua Barat Daya, saya merasa wajib untuk memberikan sumbangsih pemikiran konstruktif ini. Setidaknya, catatan-catatan kritis di atas bisa dijadikan wacana untuk digodok dalam dapur kebijakan publik pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.Dengan lima catatan kritis di atas, kita berharap terlaksananya pembangunan Papua Barat Daya yang unggul, mandiri dan sejahtera. Dan juga, bisa menjadi sebuah rumah besar di mana pluralitas suku, agama, etnis dan beragam kelompok sosial bisa hidup berdampingan dengan penuh solidaritas yang harmonis.***Ketua Repdem Provinsi Papua Barat.
Editor : Admin Rakyatjelata
