KARAWANG | rakyatjelata.com - Terdapat dugaan kuat terjadinya praktik persaingan tidak sehat dalam seluruh proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Karawang. Dugaan ini mencakup baik proses lelang elektronik melalui LPSE maupun mekanisme Penunjukan Langsung (PL) untuk berbagai kegiatan di lingkungan dinas tersebut.
Berdasarkan informasi yang diterima, disebutkan bahwa penentuan pemenang dalam setiap tender atau pengadaan tidak didasarkan pada kualitas penawaran, kemampuan teknis, maupun harga yang paling menguntungkan bagi negara. Sebaliknya, terdapat indikasi bahwa perusahaan atau penyedia jasa yang dinyatakan menang adalah mereka yang dianggap memiliki "loyalitas" serta bersedia memberikan "upeti" kepada pejabat di tingkat pimpinan dan kepala bidang.
"Siapa yang bisa menunjukkan loyalitas dan bersedia memberikan sesuatu kepada Kepala Dinas maupun Kepala Bidang, dialah yang akan selalu menjadi pilihan utama untuk menjadi pemenang," ungkap sumber yang enggan disebutkan identitasnya karena alasan keamanan, Kamis (14/5).
Sumber tersebut menambahkan bahwa praktik ini terjadi secara terus-menerus dan mencakup seluruh kegiatan pengadaan, baik yang bernilai kecil maupun besar. Akibatnya, pelaku usaha yang berusaha bersaing secara sehat dan mematuhi aturan sering kali harus tersisih, meskipun penawaran yang mereka ajukan lebih baik dan lebih menguntungkan bagi kepentingan daerah.
Kondisi ini dinilai sangat merugikan, tidak hanya bagi pelaku usaha yang jujur, tetapi juga bagi masyarakat Kabupaten Karawang. Pasalnya, jika pengadaan tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel, dikhawatirkan kualitas pekerjaan atau barang yang dihasilkan tidak sesuai standar, serta anggaran daerah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik justru berkurang karena tergerus oleh praktik-praktik yang tidak benar.
Baca Juga: Serangkaian Kunjungan AMKI Karawang Kepada Dinas PRKP
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PRKP Karawang belum memberikan tanggapan terkait dugaan yang beredar. Masyarakat dan berbagai pihak berharap aparat penegak hukum serta lembaga pengawasan terkait segera melakukan pengecekan dan penyelidikan untuk mengungkap kebenaran informasi ini, serta menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat agar praktik semacam ini tidak berlanjut.
@di
Editor : hendro
