Oleh: Chrisman Hadi -
Sekjen Dewan Kesenian Jawa Timur
Delapan dekade sejak pidato historis Bung Karno pada 1 Juni 1945 -- Pancasila masih bergulat untuk mewujud sebagai kesadaran batin dan praksis kebudayaan bangsa. Ia kerap hadir dalam seremoni, pidato, bahkan slogan-slogan pemerintahan tapi belum sepenuhnya menjelma roh yang mengakar di tubuh kehidupan bangsa Indonesia. Inilah krisis kebudayaan kita hari ini: Pancasila yang hadir di ruang simbolik. Tapi absen dalam laku hidup sehari-hari. Pancasila banyak diPidatoken tapi *miskin conto* riil dalam wujud keseharian hidup keseharian para pemimpin, misalnya.
Filsafat kebudayaan Pancasila bukan sekadar kajian teoritik di ruang akademis. Ia harus turun ke akar rumput, ke tanah tempat kaki petani menjejak; ke keringat penari rakyat ;ke suara lirih yang mengucap doa dalam keberagaman keyakinan. Ia hidup dalam roh yang memahami sejarah dan luka, harapan dan perjuangan bangsa ini. Maka implementasi praksis filsafat kebudayaan Pancasila adalah tentang bagaimana nilai-nilai itu mewujud di tubuh kolektif bangsa—bukan hanya dalam konstitusi, tetapi juga dalam tari, lagu, tradisi, dan tindakan nyata.
Bhineka Tunggal Ika, sebagai asas kebangsaan mestinya bukan hanya slogan melainkan sikap etikal dan batiniah. Ia adalah kesadaran bahwa keberagaman bukan sekadar fakta sosial, melainkan panggilan moral untuk hidup berdampingan dalam keadilan dan saling menghargai. Namun sayangnya, dalam praktik ketatanegaraan kita hari ini. Pancasila belum menjadi norma dasar apalagi roh bangsa yang benar-benar mengilhami dan melegitimasi seluruh sistem hidup kebudayaan sebuah bangsa.
Salah satu wujud nyata dari ketidakhadiran nilai Pancasila secara batiniah adalah munculnya tirani mayoritas. Ini terjadi ketika suara mayoritas dalam masyarakat atau parlemen dijadikan pembenar mutlak untuk membatasi ekspresi, keyakinan, atau hak hidup kelompok minoritas. Atas nama *kesepakatan bersama* yang sering kali dibentuk oleh suara mayoritas bisa agama, etnis pun juga atas nama relasi kuasa kapital hak dasar warga negara bisa dilanggar secara halus maupun terang-terangan. Tirani ini mengambil rupa dalam berbagai bentuk: pelarangan rumah ibadah, diskriminasi terhadap keyakinan lokal, penghapusan pelajaran budaya yang dianggap tak sejalan dengan tafsir mayoritas hingga stigmatisasi politik identitas yang menyingkirkan keragaman sebagai sumber kekayaan bangsa.
Tirani mayoritas adalah bentuk pengingkaran terhadap semangat Bhineka Tunggal Ika. Karena ia menegaskan diri sebagai *distributor tunggal* kebenaran yang sah. Padahal Pancasila mengandaikan ruang dialog, perjumpaan antar nilai dan keterbukaan terhadap keberagaman ekspresi budaya dan spiritual. Ketika yang berbeda dianggap sesat, menyimpang, atau bahkan musuh negara—maka Pancasila telah dikerdilkan menjadi alat politik bukan lagi sumsum dan roh hidup berbangsa.
Problem terbesar kita bukan sekadar politis atau ekonomi melainkan krisis nilai. *Krisis kebudayaan* itulah yang menjauhkan Pancasila dari keseharian rakyat. Nilai-nilai Pancasila tidak tumbuh dalam perilaku, tidak menjelma menjadi kesopanan sosial atau empati kolektif. Ia seringkali hanya menjadi wacana sekedar wacana bukan laku hidup.
Dibutuhkan narasi dan strategi kultural yang baru—yang membumi, peka zaman dan melibatkan dialog lintas generasi. Anak muda, budayawan, tokoh adat, pemuka agama dan akademisi musti memiliki dinamika dialog konstruktif bukan untuk sekadar mengulang jargon melainkan untuk menciptakan bahasa baru bagi Pancasila di abad ke-21. Bahasa yang lebih membumi yang bisa mudah dimengerti segenap akar rumput en dirasakan oleh kaum urban.
Dalam konteks ini, hadirnya Perpres No. 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan 2025–2045 bisa menjadi salah satu penanda semesta bergerak menuju kematangan. Visi, misi, dan arah kebudayaan bangsa telah dituangkan.Tapi regulasi hanyalah pintu. Yang lebih penting adalah siapa yang akan membukanya dan bagaimana kita sebagai bangsa mau melangkah masuk.
Filsafat kebudayaan Pancasila tidak dapat dibangun dengan instruksi melainkan dengan cinta, dialog, dan penghayatan. Ia hidup jika dijalani bukan hanya dirayakan. Ia tumbuh jika ditanam dalam kesadaran dan menjadi Laku hidup bukan sekadar dideklarasikan -- dengan menyapa perbedaan, merawat empati dan menari bersama dalam irama keberagaman yang satu: *INDONESIA*
Editor : Admin Rakyatjelata
